MEDAN, Jenggala – Program Gebyar Pajak Sumatera Utara (Sumut) 2026 menuai sorotan tajam. Kegiatan yang diklaim sebagai upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu diduga dibiayai dari dana insentif atau upah pungut pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta dijalankan tanpa landasan hukum yang tuntas.
Analis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Elfenda Ananda, menilai pelaksanaan program tersebut berpotensi melanggar prinsip tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
“Secara tata kelola, ini bermasalah. Regulasi seharusnya hadir lebih dulu sebelum program dijalankan. Kalau petunjuk teknis (juknis) belum rampung tapi kegiatan sudah berjalan, itu indikasi cacat prosedural,” ujarnya kepada wartawan, Senin (27/4).
Menurut Elfenda, ketiadaan juknis dan Surat Keputusan (SK) gubernur sebagai dasar hukum bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut prinsip good governance.
Tanpa landasan tersebut, penggunaan anggaran dinilai tidak memiliki parameter yang jelas, baik dari sisi output, outcome, maupun mekanisme pengendalian.
“SK gubernur itu penting sebagai legitimasi, rambu pertanggungjawaban, sekaligus dasar audit. Kalau ini tidak ada, siapa yang menjamin belanja puluhan miliar ini sah dan bisa dipertanggungjawabkan?,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dugaan penggunaan dana insentif pegawai untuk membiayai program tersebut. Jika benar, hal itu dinilai sebagai persoalan serius karena insentif merupakan hak pegawai dengan peruntukan spesifik.
“Insentif itu bukan dana fleksibel. Kalau dialihkan tanpa dasar hukum jelas, berpotensi menjadi penyimpangan anggaran dan pelanggaran asas spesifikasi belanja. Bahkan bisa masuk ranah pidana jika menimbulkan kerugian negara,” ujarnya.
Elfenda menegaskan, setiap program seharusnya memiliki pos anggaran tersendiri, bukan ‘menumpang’ dari hak pegawai. Ia juga menilai Kepala dan Sekretaris Bapenda Sumut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Ini berpotensi merugikan pegawai. Jangan sampai insentif mereka dijadikan bancakan pembiayaan program,” katanya.
Selain aspek legalitas dan sumber anggaran, efektivitas program juga menjadi sorotan. Elfenda menegaskan, keberhasilan Gebyar Pajak tidak bisa diukur dari kemeriahan acara atau banyaknya hadiah yang diberikan.
“Ukuran utamanya adalah peningkatan riil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Harus dihitung, berapa tambahan PAD dibanding biaya program. Kalau anggaran Rp28 miliar tidak menghasilkan peningkatan signifikan, ini berpotensi jadi pemborosan,” tegasnya.
Ia menilai pelaksanaan kegiatan yang hanya dipusatkan di Aula Bapenda dengan frekuensi terbatas sulit memberikan dampak luas terhadap kepatuhan wajib pajak.
Di sisi lain, keterlambatan pembayaran insentif pegawai dinilai berpotensi memengaruhi kinerja aparatur pajak daerah, mulai dari motivasi hingga produktivitas.
“Kalau hak mereka tertahan sementara anggaran dipakai untuk program seremonial, akan muncul rasa ketidakadilan. Ini bisa berdampak pada kualitas penerimaan daerah,” ujarnya.
“Ironinya, kepatuhan wajib pajak didorong dengan hadiah, sementara hak aparat pemungut pajaknya sendiri belum dituntaskan,” sindirnya.
Sorotan lain mengarah pada dugaan pengondisian penerima hadiah dalam program tersebut. Jika benar, hal itu dinilai sebagai bentuk moral hazard yang serius.
“Ini bisa membuka peluang rekayasa pemenang, konflik kepentingan, hingga ketergantungan pada pihak tertentu. Program seperti ini harus dilakukan secara transparan, misalnya melalui undian terbuka dan diawasi ketat,” katanya.
FITRA Sumut pun merekomendasikan agar program tersebut diawasi oleh inspektorat, BPKP, serta DPRD, dan disertai audit manfaat yang terukur.
Tanpa pengawasan dan evaluasi yang jelas, publik berpotensi menilai Gebyar Pajak hanya sebagai program populis yang minim dampak fiskal.
“Di tengah tekanan fiskal daerah, belanja puluhan miliar untuk kegiatan seremonial layak dipertanyakan. Pemerintah harus jujur mengevaluasi apakah ini benar kebutuhan fiskal atau sekadar pencitraan,” pungkasnya. (wol/man)
Jenggala







