• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » Berita Pilihan » Tanpa Dasar Hukum Tuntas, FITRA Nilai Gebyar Pajak Sumut Rawan Penyimpangan – Jenggala

Tanpa Dasar Hukum Tuntas, FITRA Nilai Gebyar Pajak Sumut Rawan Penyimpangan – Jenggala

Jenggala 005 by Jenggala 005
April 27, 2026 13:55
in Berita Pilihan, Lokalistik, Peristiwa
0
Tanpa Dasar Hukum Tuntas, FITRA Nilai Gebyar Pajak Sumut Rawan Penyimpangan – Jenggala

Tanpa Dasar Hukum Tuntas, FITRA Nilai Gebyar Pajak Sumut Rawan Penyimpangan – Waspada Online

0
SHARES
2
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Berita Terkait

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

MSCI, Pasar Saham dan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo

MEDAN, Jenggala – Program Gebyar Pajak Sumatera Utara (Sumut) 2026 menuai sorotan tajam. Kegiatan yang diklaim sebagai upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu diduga dibiayai dari dana insentif atau upah pungut pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta dijalankan tanpa landasan hukum yang tuntas.

Analis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Elfenda Ananda, menilai pelaksanaan program tersebut berpotensi melanggar prinsip tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

“Secara tata kelola, ini bermasalah. Regulasi seharusnya hadir lebih dulu sebelum program dijalankan. Kalau petunjuk teknis (juknis) belum rampung tapi kegiatan sudah berjalan, itu indikasi cacat prosedural,” ujarnya kepada wartawan, Senin (27/4).

Menurut Elfenda, ketiadaan juknis dan Surat Keputusan (SK) gubernur sebagai dasar hukum bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut prinsip good governance. 

Tanpa landasan tersebut, penggunaan anggaran dinilai tidak memiliki parameter yang jelas, baik dari sisi output, outcome, maupun mekanisme pengendalian.

“SK gubernur itu penting sebagai legitimasi, rambu pertanggungjawaban, sekaligus dasar audit. Kalau ini tidak ada, siapa yang menjamin belanja puluhan miliar ini sah dan bisa dipertanggungjawabkan?,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dugaan penggunaan dana insentif pegawai untuk membiayai program tersebut. Jika benar, hal itu dinilai sebagai persoalan serius karena insentif merupakan hak pegawai dengan peruntukan spesifik.

“Insentif itu bukan dana fleksibel. Kalau dialihkan tanpa dasar hukum jelas, berpotensi menjadi penyimpangan anggaran dan pelanggaran asas spesifikasi belanja. Bahkan bisa masuk ranah pidana jika menimbulkan kerugian negara,” ujarnya.

Elfenda menegaskan, setiap program seharusnya memiliki pos anggaran tersendiri, bukan ‘menumpang’ dari hak pegawai. Ia juga menilai Kepala dan Sekretaris Bapenda Sumut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Ini berpotensi merugikan pegawai. Jangan sampai insentif mereka dijadikan bancakan pembiayaan program,” katanya.

Selain aspek legalitas dan sumber anggaran, efektivitas program juga menjadi sorotan. Elfenda menegaskan, keberhasilan Gebyar Pajak tidak bisa diukur dari kemeriahan acara atau banyaknya hadiah yang diberikan.

“Ukuran utamanya adalah peningkatan riil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Harus dihitung, berapa tambahan PAD dibanding biaya program. Kalau anggaran Rp28 miliar tidak menghasilkan peningkatan signifikan, ini berpotensi jadi pemborosan,” tegasnya.

Ia menilai pelaksanaan kegiatan yang hanya dipusatkan di Aula Bapenda dengan frekuensi terbatas sulit memberikan dampak luas terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, keterlambatan pembayaran insentif pegawai dinilai berpotensi memengaruhi kinerja aparatur pajak daerah, mulai dari motivasi hingga produktivitas.

“Kalau hak mereka tertahan sementara anggaran dipakai untuk program seremonial, akan muncul rasa ketidakadilan. Ini bisa berdampak pada kualitas penerimaan daerah,” ujarnya.

“Ironinya, kepatuhan wajib pajak didorong dengan hadiah, sementara hak aparat pemungut pajaknya sendiri belum dituntaskan,” sindirnya.

Sorotan lain mengarah pada dugaan pengondisian penerima hadiah dalam program tersebut. Jika benar, hal itu dinilai sebagai bentuk moral hazard yang serius.

“Ini bisa membuka peluang rekayasa pemenang, konflik kepentingan, hingga ketergantungan pada pihak tertentu. Program seperti ini harus dilakukan secara transparan, misalnya melalui undian terbuka dan diawasi ketat,” katanya.

FITRA Sumut pun merekomendasikan agar program tersebut diawasi oleh inspektorat, BPKP, serta DPRD, dan disertai audit manfaat yang terukur.

Tanpa pengawasan dan evaluasi yang jelas, publik berpotensi menilai Gebyar Pajak hanya sebagai program populis yang minim dampak fiskal.

“Di tengah tekanan fiskal daerah, belanja puluhan miliar untuk kegiatan seremonial layak dipertanyakan. Pemerintah harus jujur mengevaluasi apakah ini benar kebutuhan fiskal atau sekadar pencitraan,” pungkasnya. (wol/man)

Jenggala

SummarizeShare

Berita Terkait

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

by Bobby Suryo
Oktober 30, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lutra) bersama Polres Luwu Utara bergerak cepat meredam potensi konflik antardesa yang melibatkan Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju dan Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng,...

APBN untuk Situasi Terburuk yang Mungkin Dihadapi

MSCI, Pasar Saham dan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo

by Bobby Suryo
Oktober 22, 2026
0

Andi Rahmat, Anggota DPR RI 2004-2009/2009-2014, Mantan Pimpinan Pansus Pembentukan OJK JAKARTA - Seperti biasa, Presiden Prabowo sekali lagi menunjukkan sikap “defiant”nya. Ditengah gejolak pasar saham Indonesia setelah...

Tengah Malam Kapolres Luwu Utara Pimpin Penyisiran di TKP Penikaman Pantai Seta-Seta

Tengah Malam Kapolres Luwu Utara Pimpin Penyisiran di TKP Penikaman Pantai Seta-Seta

by Bobby Suryo
Oktober 6, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Larut malam, Kapolres Luwu Utara AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi, turun langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) penikaman di Pantai Seta-Seta, Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili....

Kapolres Luwu Utara dan Wabup Turun Langsung Cegah Konflik Meluas

Kapolres Luwu Utara dan Wabup Turun Langsung Cegah Konflik Meluas

by Bobby Suryo
Oktober 5, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Peristiwa penikaman di kawasan Pantai Seta-Seta, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, menewaskan satu warga, Minggu (4/10/2026). Satu korban lainnya mengalami luka tusuk dan masih menjalani...

Next Post
Mall Didorong jadi Creative Hub untuk Industri Ecoprint Lokal

Mall Didorong jadi Creative Hub untuk Industri Ecoprint Lokal

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.