JAKARTA, Jenggala – Tangis pecah dari Kirem Ginting saat mengadu langsung ke Mahkamah Agung (MA), terkait sengketa lahan Perumahan Pondok Alam di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.
Di hadapan publik, Kirem mengaku kecewa terhadap proses hukum yang menurutnya berubah setelah perkara tanah miliknya sempat dinyatakan inkrah.
“Saya benar-benar kecewa dengan Mahkamah Agung. Bagi saya ini tempat paling suci,” ucap Kirem sambil menangis saat unjuk rasa di Gedung Mahkamah Agung, Selasa (19/5).
Ia mengaku sebelumnya telah memenangkan perkara atas tanah tersebut dan bahkan sempat mendapat penjelasan bahwa perkara sudah berkekuatan hukum tetap.
Kirem menyebut pada 2017 dirinya datang langsung ke gedung Mahkamah Agung untuk memastikan status perkara.
“Mereka sendiri yang mengatakan ke saya, ibu sudah menang, inkrah,” katanya.
Merasa persoalan hukum telah selesai, Kirem kemudian menjual lahan itu kepada pengembang pada 2018. Tanah tersebut lalu dikembangkan menjadi Perumahan Pondok Alam melalui PT Rapy Ray Putra Tama.
Namun situasi berubah drastis ketika muncul gugatan baru yang menyeret legalitas sertifikat rumah warga.
“Saya minta keadilan. Hak ibu saya dikembalikan. Nama ibu saya dibersihkan. Kami bukan penipu dan bukan mafia tanah,” ujarnya.
300 Keluarga Terancam Kehilangan Kepastian Hukum
Kasus ini kini menjadi perhatian karena menyangkut sekitar 300 keluarga penghuni Perumahan Pondok Alam yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang.
Pihak pengembang menjelaskan bahwa proses pembelian tanah dilakukan secara sah sejak 2016 dari Kirem Ginting. Setelah transaksi, pengembang menunggu lebih dari satu tahun guna memastikan tidak ada sengketa maupun catatan hukum sebelum mengurus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada 2018.
Setelah SHGB diterbitkan, sertifikat kemudian dipecah menjadi SHM sebelum dipasarkan kepada masyarakat.
Menurut pengembang, seluruh proses administrasi dan hukum dilakukan sesuai prosedur, termasuk pengecekan di BPN terkait keberatan pihak lain maupun sita jaminan.
Namun di tengah kondisi yang dinilai telah aman dan kondusif, muncul gugatan baru yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan praktik mafia tanah.
Putusan PN Lubuk Pakam Bikin Geger
Kondisi memanas setelah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui perkara Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Lbp mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum yang menyatakan SHM atas objek tanah tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
Putusan itu kemudian diperkuat Pengadilan Tinggi Medan melalui perkara Nomor 176/PDT/PT MDN. Putusan tersebut langsung memicu keresahan warga dan pengembang.
Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin ratusan SHM yang telah terbit sejak 2019 dan dimiliki masyarakat dapat dinyatakan tidak sah, sementara seluruh proses penerbitan dilakukan melalui BPN tanpa keberatan maupun sengketa aktif.
Selain itu, warga dan pengembang juga menyoroti adanya Peninjauan Kembali (PK) kedua yang diajukan pada 2021 terhadap perkara yang disebut telah inkrah melalui PK sebelumnya pada 2016 dalam perkara No. 146/Pdt.G/2009/PN LP jo. No. 398 PK/Pdt/2016.
Mereka mempertanyakan mekanisme hukum tersebut dengan mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada prinsipnya mengatur PK hanya dapat diajukan satu kali dan memiliki batas waktu.
Warga Minta MA dan KY Turun Tangan
Warga Perumahan Pondok Alam kini mengaku khawatir terhadap nasib rumah yang telah mereka beli dan tempati secara sah.
Mereka meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut serta menindak jika ditemukan dugaan pelanggaran etik maupun penyalahgunaan kewenangan.
Dalam penyampaian aspirasinya, warga juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian terhadap persoalan itu demi menjamin kepastian hukum masyarakat kecil.
Bagi warga, perkara ini bukan sekadar sengketa tanah, melainkan ancaman nyata terhadap ratusan keluarga yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumah yang mereka beli secara legal.
“Tolongan dengarkan kami,” kata Kirem Ginting sambil menangis di halaman Mahkamah Agung. (Jenggala)
Jenggala







