Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Bidang Hukum dan Advokasi, Glorio Sanen, menyampaikan apresiasi atas cara penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diterapkan di Kalbar.
Menurutnya, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar menerapkan pendekatan yang tak semata mengedepankan penegakan hukum tetapi juga memperhitungkan kondisi sosial dan kearifan lokal masyarakat.
Hal itu disampaikan Glorio pada Minggu (23/8/2026) sebagai respons terhadap pernyataan Kapolda yang mengakui adanya dilema dalam menangani karhutla.
Glorio menekankan bahwa tradisi perladangan turun-temurun merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Dia menilai pengakuan atas keberadaan praktik perladangan tradisional menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks sosial saat menerapkan kebijakan penindakan.
Menurut Glorio, persoalan karhutla tidak bisa dipandang secara hitam-putih; penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pemahaman terhadap kondisi masyarakat.
Ia mengingatkan pentingnya memastikan masyarakat kecil tidak menjadi pihak yang paling dirugikan dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pembakaran lahan.
Glorio menegaskan perlu pembeda yang jelas antara petani kecil yang membuka lahan untuk kebutuhan pangan dengan tetap mematuhi ketentuan, dan pelaku yang sengaja melakukan pembakaran ilegal.
Dia juga mengapresiasi komitmen Polri untuk mengutamakan pendekatan humanis terhadap petani dan masyarakat kecil, namun menekankan hal itu bukan berarti pelonggaran terhadap hukum.
“Yang penting masyarakat kecil jangan sampai menjadi korban penegakan hukum, sementara pelaku pembakaran yang memiliki kemampuan dan sumber daya justru luput dari tindakan hukum,” tegasnya.
Glorio mendorong agar aparat tetap tegas terhadap korporasi atau pihak lain yang terbukti sengaja membakar lahan hingga menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Ia berharap pola penanganan yang dikedepankan Polda Kalbar mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan sosial, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan ketegasan hukum sehingga praktik pembakaran ilegal dapat ditekan tanpa mengorbankan tradisi perladangan yang berjalan sesuai ketentuan.







