Hari Perumahan Nasional diperingati setiap 25 Agustus sebagai pengingat pentingnya penyediaan hunian yang sehat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Sejarah peringatan ini berakar dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang dihelat di Bandung pada 25–30 Agustus 1950, menurut catatan Kementerian PKP.
Acara kongres tersebut dibuka oleh Mohammad Hatta, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Perumahan Indonesia.
Pada kesempatan itu, Hatta menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat bukanlah hal yang mustahil jika mendapat perhatian serius.
Peserta kongres datang dari 63 kabupaten dan kotapraja serta perwakilan dari empat provinsi.
Selain itu, delegasi juga berasal dari jawatan pekerjaan umum, organisasi kepemudaan, barisan tani, dan berbagai tokoh masyarakat.
Dari forum itu lahir sejumlah rekomendasi yang menjadi dasar kebijakan perumahan, antara lain dorongan untuk mempercepat pembangunan perumahan, penetapan persyaratan teknis minimum, dan penguatan mekanisme pembiayaan perumahan rakyat.
Salah satu ketentuan awal yang disepakati menetapkan rumah induk minimal memiliki dua kamar tidur dengan luas 36 meter persegi.
Kongres juga membahas standar teknis terkait kebutuhan ruang dan persyaratan kesehatan hunian agar rumah layak huni memenuhi aspek sanitasi dan kenyamanan.
Semangat dan rekomendasi kongres kemudian berlanjut dalam pembentukan lembaga yang fokus pada pembangunan dan pembiayaan perumahan.
Pada periode 1951–1953, dibentuk Yayasan Kas Pembangunan dan Djawatan Perumahan Rakyat sebagai upaya mengorganisir dukungan pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan di bawah lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
Perjalanan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa isu perumahan menjadi perhatian pemerintah sejak awal masa pembangunan nasional dan dipandang sebagai bagian dari pembangunan sosial keluarga dan komunitas.
Di era berikutnya pemerintah terus meluncurkan berbagai program perumahan yang tercatat oleh Kementerian PU, termasuk pembangunan rumah susun, rumah khusus, serta bantuan untuk pembangunan rumah swadaya.
Penetapan Hari Perumahan Nasional secara resmi diatur melalui Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/M/2008, yang menetapkan 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional setiap tahun.
Peringatan ini dimaksudkan tidak sekadar simbolik, melainkan sebagai momen evaluasi tantangan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat.
Memasuki Hapernas 2026, kebutuhan akan rumah yang sesuai standar terus berubah seiring dinamika sosial dan ekonomi.
Oleh karena itu, pencapaian hunian yang sehat, aman, dan terjangkau membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.







