Sebuah kontroversi muncul di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deliserdang terkait pemakaian kendaraan dinas baru oleh Direktur RSUD Drs. H. Amri Tambunan, dr. Erlinda Yani, MKM, yang diperoleh melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Ketidaksetaraan terlihat karena Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deliserdang, Dr.dr. Jelita Siregar, M.Ked (Clin.Path), Sp.PK Subsp.GEH (K), dikenal tidak memiliki mobil dinas dan bersikap low profile.
Isu ini mengemuka saat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deliserdang Tahun 2025 di DPRD Deliserdang pada Senin (10/8).
Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Deliserdang, Dharma Syahputra Purba atau yang akrab disapa Dedek Purba, mempertanyakan tepatnya penggunaan CSR untuk pengadaan mobil dinas.
Menurut Dedek, UU No. 40/2007 dan PP No. 47/2012 mengatur bahwa CSR seharusnya diarahkan untuk program sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemberian mobil dinas dianggap tidak langsung berdampak pada publik.
Ia juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran sebagai pertimbangan tata kelola pemerintah daerah.
Dedek mengingatkan potensi sanksi dari otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia (BI) terhadap pelaku perbankan jika aturan CSR yang diatur melalui POJK tidak dipatuhi.
Dari aspek hukum pidana, ia meminta agar Kejaksaan Negeri Deliserdang menelaah kemungkinan penyalahgunaan wewenang sesuai Pasal 3 UU 31/1999 jo 20/2001 serta menyoroti kemungkinan adanya gratifikasi sesuai Pasal 12B UU Tipikor apabila CSR dipandang sebagai pemberian kepada pejabat dan tidak dilaporkan.
Dedek juga meminta agar Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, mengevaluasi kinerja Direktur RSUD terkait kontroversi ini.
Kabag Umum Pemkab Deliserdang, Agung Tritanto, membenarkan kepada wartawan pada Rabu (12/8) bahwa kendaraan itu bukan berasal dari anggaran Bagian Umum tetapi merupakan bantuan CSR dari Bank Mega Syariah.
Agung menegaskan pihak Pemkab tidak menyediakan mobil dinas untuk Ketua PKK, sehingga Dr.dr. Jelita Siregar kerap menggunakan mobil yang tidak terpakai milik Bupati.
Sampai berita ini ditulis, Direktur RSUD dr. Erlinda Yani belum memberikan respons atas pertanyaan melalui pesan WhatsApp terkait penilaian penggunaan CSR dan dorongan agar Kejari turun tangan.
Sebelumnya, RSUD telah memiliki kendaraan dinas berupa Kijang Innova milik mantan direktur, dr. Hanif Fahri, Sp.KJ, M.Kes, M.Ked (KJ).
Ironisnya, untuk kebutuhan mobil donor darah yang krusial bagi masyarakat, RSUD mengajukan anggaran pada P-APBD 2026 sebesar Rp1,5 miliar alih-alih memanfaatkan sumber CSR.
Wakil Ketua DPRD H. Hamdani Syahputra, S.Sos MH, mempertanyakan prioritas tersebut dan menyarankan penggunaan CSR lebih layak diarahkan untuk pengadaan mobil donor darah ketimbang fasilitas pejabat.







