Presiden Prabowo Subianto meminta penegak hukum mengusut kegiatan tambang timah ilegal yang beroperasi di Kepulauan Bangka Belitung.
Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar seribu tambang timah ilegal pada akhir tahun lalu.
Presiden kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menindaklanjuti dan mengusut jejak operasi tambang tersebut.
Menurutnya, aktivitas penambangan dalam skala besar sulit berlangsung tanpa adanya pengabaian atau celah pengawasan dari aparat.
Prabowo mempertanyakan fungsi pemberian pangkat dan jabatan jika tidak diikuti kemampuan menertibkan praktik-praktik ilegal yang merugikan negara.
Ia menegaskan bahwa sikap tersebut diambil atas nama kepentingan rakyat Indonesia.
Presiden juga menekankan pentingnya keberanian pejabat untuk menegakkan disiplin terhadap bawahan yang terbukti melanggar aturan.
Meski mengakui keputusan menindak bawahan yang telah diberi kepercayaan bukan perkara mudah, ia menegaskan bahwa kepentingan rakyat dan negara harus menjadi dasar kebijakan.
Prabowo mengatakan keputusan kebijakan yang diambil olehnya akan berlandaskan pada kepentingan rakyat Indonesia.
Selain itu, Presiden meminta Menteri Keuangan menelusuri masalah ini dari sisi kepabeanan dan cukai.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) diminta memperkuat pengawasan untuk mencegah potensi penyelundupan yang terkait dengan kegiatan tambang.
Ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud semata mencari-cari kesalahan aparat, melainkan mendorong agar seluruh aparat bekerja lebih profesional dan akuntabel.
Presiden menggambarkan aparat sebagai bagian dari tanggung jawab negara yang harus diberi arahan namun tetap ditegakkan kebenarannya.
Ia menutup dengan pengamatan bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap ketidakadilan dan penyelewengan, sementara kemajuan teknologi memudahkan publik memperoleh informasi dan melakukan pengawasan.







