Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, mengajak kelompok tani hutan, pelaku industri, dan pelaku UMKM berbasis kayu di Banyuwangi untuk memahami dan mengimplementasikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Pernyataan itu disampaikan saat Sonny menjadi pembicara pada kegiatan Bimbingan Teknis SVLK yang dilaksanakan pada Selasa (11/8/2026).
Kegiatan terselenggara melalui kolaborasi antara anggota Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kehutanan di Rumah Makan Rodjo Nogo, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.
Menurut Sonny, pengelolaan hasil hutan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian kawasan dari hulu hingga hilir.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan jenis tanaman yang ditanam serta kesinambungan fungsi kawasan hutan dalam setiap praktik pemanfaatan sumber daya.
Langkah itu dinilai perlu untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan upaya mitigasi risiko bencana, termasuk banjir.
Sonny juga mengingatkan bahwa unsur-unsur alam seperti bumi, air, dan hutan memiliki fungsi sosial-ekonomi bagi masyarakat sehingga penggunaannya harus bertanggung jawab.
Bimbingan teknis ini sekaligus difokuskan untuk membantu pelaku industri kayu di Banyuwangi memahami verifikasi legalitas bahan baku hasil kehutanan.
Narasumber dari Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) Kementerian Kehutanan, Santi Octavianti, memaparkan kebijakan SVLK kepada peserta.
Santi menjelaskan bahwa SVLK, yang sebelumnya dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, bertujuan memastikan legalitas sumber bahan baku, ketertelusuran dari hulu hingga hilir, serta aspek kelestarian dalam pengelolaan hasil hutan.
Dalam praktiknya, SVLK mengedepankan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Santi menambahkan bahwa penerapan SVLK dapat memperkuat kepercayaan pasar, meningkatkan daya saing usaha, serta mendorong perbaikan dan peningkatan produktivitas pelaku usaha.
Kepala Seksi Tata Kelola dan Usaha Kehutanan CDK Banyuwangi, Herry Setiawan, menguraikan perkembangan SVLK dan rekapitulasi pemegang sertifikat legalitas di Jawa Timur.
Herry menegaskan bahwa SVLK seharusnya dipahami lebih luas dari sekadar kepemilikan sertifikat, yakni sebagai bagian dari tata kelola untuk menjamin legalitas dan keberlanjutan hasil hutan.
Perwakilan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VIII, Bakti Abu Birgantoro, hadir dan memberikan sambutan mewakili kepala balai.
Acara dimoderatori Tenaga Ahli Anggota DPR RI Gulfino Guevarato bersama moderator dari CDK Wilayah Banyuwangi, Iyis Puji Lestari.
Penyelenggara berharap peserta meninggalkan kegiatan dengan pemahaman lebih baik mengenai ketentuan SVLK, terutama terkait legalitas bahan baku dan pengelolaan hasil hutan yang berorientasi pada kelestarian.
Dengan pemahaman tersebut, pemanfaatan hasil hutan diharapkan dapat terus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.






