Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyampaikan pada Selasa (11/8/2026) bahwa Pemerintah Kota segera menindaklanjuti masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pemantauan dan pengelolaan aset yang disalurkan melalui hibah kepada masyarakat.
Pemkot menjalin koordinasi dan supervisi dengan Direktorat KPK untuk memperkuat perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di Kalimantan Barat, khususnya Kota Singkawang.
Tjhai Chui Mie memberi apresiasi atas program pencegahan korupsi yang dijalankan KPK, termasuk pendampingan terkait pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme pemberian hibah.
Sebagai langkah praktis, Pemkot akan menandai setiap aset yang diberikan melalui hibah dengan identitas khusus yang memuat keterangan Pemerintah Kota Singkawang, tahun pemberian, serta nama penerima.
Pemasangan identitas tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pendataan serta memfasilitasi proses pengawasan atas penggunaan aset hibah.
Menurut Tjhai Chui Mie, langkah ini bertujuan memastikan barang bantuan tetap dipergunakan sesuai tujuan awal pemberian dan tidak disalahgunakan.
Penegasan mengenai tanggung jawab pemberi hibah juga disampaikan berdasarkan arahan dari Imam dan Wahyudi yang mewakili Direktorat KPK; pihak pemberi berkewajiban melakukan pengawasan setelah penyaluran.
Untuk memperketat pengawasan, Wali Kota menginstruksikan jajaran perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk melakukan monitoring berkala terhadap aset hibah yang sudah diserahkan.
Pengawasan berjenjang tersebut diharapkan mencegah peralihan penggunaan aset ke kepentingan lain yang tidak sesuai tujuan hibah.
Salah satu contoh nyata yang disebutkan adalah ambulans, yang harus difungsikan untuk kepentingan pasien dan bukan untuk keperluan nonmedis.
Pemkot berharap kebijakan ini meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah, menjaga agar aset tetap terdata dan terpelihara, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sesuai program yang telah ditetapkan.





