Pemerintah pusat akan menajamkan 80 program prioritas yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027.
Konferensi pers digelar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Acara dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara.
Menurut Rachmat, ke-80 program itu merupakan bagian dari rencana kerja pembangunan nasional yang disusun pemerintah.
Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam delapan klaster prioritas.
Kedelapan klaster meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; pembangunan infrastruktur; perumahan dan ketahanan bencana; serta penguatan ekonomi kerakyatan dan desa serta pengentasan kemiskinan.
Rachmat menjelaskan bahwa tahun 2027 diposisikan sebagai momentum akselerasi untuk mendorong capaian pembangunan menuju target 2029.
“Akselerasi adalah tahun eksekusi bahwa APBN, BUMN, swasta dan daerah bergerak untuk hasil nyata. Dan ini dalam rangka pencapaian target 2029,” katanya.
Ia menambahkan bahwa rencana kerja 2027 merupakan kelanjutan dari rencana kerja tahun 2025 dan 2026.
Rachmat juga menegaskan komitmen agar seluruh rencana kerja pemerintah berjalan searah dengan konstitusi dan dokumen perencanaan nasional.
“Kami pastikan semua rencana kerja yang dilakukan Bapak Presiden bersama pemerintah dan kementerian dan lembaga itu sejalan dengan UUD 45. Dan asta cita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nasional Indonesia,” ujarnya.







