Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyambut baik terbitnya Surat Presiden (Surpres) yang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Menurutnya, perubahan payung hukum ini krusial agar pengelolaan dana haji nasional sebesar Rp165 triliun berjalan aman, produktif, dan prudent (prudent governance).
Selly yang berasal dari Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan hal itu menjelang kehadirannya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Komisi VIII sebelumnya telah membahas UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan dengan keluarnya Surpres ini materi terkait UU Nomor 34 Tahun 2014 dapat dilanjutkan pada masa persidangan ini.
Revisi yang diusulkan dirancang untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto membangun ekosistem perhajian yang terintegrasi dari hulu ke hilir di Tanah Suci.
Salah satu sasaran strategis adalah pendirian Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi sebagai bagian dari integrasi tersebut.
Selly menaruh harapan agar pembahasan selama masa persidangan 2026/2027 mampu mengoptimalkan tata kelola dana jamaah sekaligus menurunkan biaya operasional penyelenggaraan haji.
Konsep Kampung Haji Indonesia—baik di Makkah maupun Madinah—dipandang dapat menekan biaya pemondokan dan katering sehingga efisiensi dana haji lebih terasa oleh jamaah Indonesia.
Pembaruan payung hukum ini dilihat sebagai kelanjutan logis setelah Komisi VIII merampungkan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tahun lalu.
Dengan akumulasi dana pengelolaan yang sangat besar, Selly menilai perlu dilakukan rasionalisasi rasio nilai manfaat (yield) serta penempatan investasi yang terukur dan bertanggung jawab.
Setelah diterimanya Surpres dari pemerintah, Komisi VIII DPR RI menyatakan kesiapan melanjutkan pembahasan mendalam bersama pemerintah pada masa persidangan 2026/2027 untuk memperbarui tata kelola dana haji nasional.







