Rahmad Parlindungan Nasution, Koordinator Wilayah Tabagsel dari perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB), menyatakan kekhawatiran atas kurangnya keterbukaan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam menjelaskan pengelolaan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Pernyataan itu disampaikan ketika Rahmad ditemui di Padangsidimpuan pada Kamis (6/8).
Menurutnya, arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait tata kelola dan transparansi pemanfaatan dana transfer belum tampak dilaksanakan secara memadai oleh pemerintah daerah setempat.
Rahmad menyebut pihaknya telah mengirimkan sejumlah surat permintaan informasi, klarifikasi, dan keberatan kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).
Namun hingga kini, kata Rahmad, belum ada jawaban yang menjelaskan substansi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan organisasi tersebut.
Ia menegaskan permintaan informasi bukan sebatas rincian angka anggaran, melainkan penjelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana TKD.
Rahmad menilai sikap diam dari pihak pemda berpotensi menimbulkan spekulasi dan pertanyaan di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan mekanisme pengawasan publik yang penting untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Korwil WIB Tabagsel itu juga menyebut pihaknya telah membentuk Komunitas Perisai Indonesia sebagai bagian dari upaya pengawalan publik.
Rahmad meminta Pemko segera mengeluarkan penjelasan resmi mengenai pelaksanaan program yang dibiayai dari dana TKD, termasuk tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat bila sudah dijalankan.
Ia juga mendesak agar seluruh dokumen terkait pelaksanaan kegiatan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi—dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Rahmad menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan bentuk partisipasi masyarakat untuk memastikan penggunaan keuangan negara tepat sasaran dan sesuai hukum.
Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution SH, yang juga menjabat sebagai ketua TPAD, dikabarkan belum memberikan respons atas konfirmasi yang dikirim melalui pesan WhatApp.







