Sekretaris DPW PAN Sumatera Utara, Dedi Irawan, menyatakan pihaknya belum mengambil sikap resmi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dikaitkan dengan Bupati Langkat dan Ketua DPW PAN Sumut, Syah Afandin.
Pernyataan itu disampaikan Dedi Irawan pada Jumat (3/7) seraya menegaskan perlunya koordinasi lebih dulu dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.
Menurutnya, setiap persoalan yang melibatkan pejabat partai harus dibahas melalui mekanisme organisasi dan keputusan bersama di tingkat pusat.
Dedi mengatakan DPW memilih menahan diri agar tidak memicu informasi yang membingungkan publik.
“Sampai ada arahan dari DPP kami belum mengeluarkan sikap resmi,” ujar Dedi Irawan, Jumat (3/7).
Ia juga meminta seluruh kader PAN di Sumatera Utara untuk tetap tenang dan menghindari pernyataan yang bersifat pribadi atau bersifat spekulatif.
Dedi menekankan pentingnya menjaga solidaritas partai sambil menunggu perkembangan proses hukum dan arahan organisasi.
DPW PAN Sumut menegaskan pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap warga negara yang sedang menghadapi proses hukum.
Sementara itu, aparat penegak hukum masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana dalam kasus OTT tersebut, termasuk menelusuri konstruksi perkara dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Publik menantikan penjelasan resmi dari aparat penegak hukum terkait kemungkinan penetapan tersangka atau langkah hukum lanjutan.
DPW PAN Sumut menyatakan akan mengikuti seluruh mekanisme internal dan menunggu keputusan DPP PAN sebelum menentukan langkah organisasi selanjutnya.







