Menjelang rapat paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sipirok pada Jumat (13/8), papan nama anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan masih menampilkan nama Eddi Sullam Siregar.
Keberadaan nama itu berlangsung padahal proses pergantian antar waktu (PAW) untuk yang bersangkutan dari Partai NasDem telah dijalankan, dan berkas DPRD Tapsel mencatat pemberhentian atas nama tersebut.
Surat Ketua DPRD Tapanuli Selatan Nomor 100.2.1.4/69/2026 memuat dua nama; Eddi Sullam Siregar sebagai anggota yang diberhentikan dan H Muhammad Yusuf Siregar sebagai calon pengganti antar waktu.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 328/PAW.01.1-SD/1203/2/2026 tertanggal 18 Juni 2026 mengenai PAW anggota DPRD Tapsel atas nama Eddi Sullam Siregar.
Dokumen-dokumen itu telah disampaikan untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara guna mendapatkan peresmian pengangkatan anggota DPRD pengganti antarwaktu.
Selain proses administrasi PAW, perkara pidana yang melibatkan Eddi Sullam Siregar juga telah memasuki tahap Peninjauan Kembali.
Dalam Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2026, Majelis Hakim menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana EDDI SULLAM SIREGAR.
Putusan majelis tersebut ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada 23 Februari 2026.
Mahkamah Agung juga menetapkan bahwa biaya perkara pemeriksaan PK sebesar Rp2.500 dibebankan kepada terpidana.
Sekretaris DPRD Tapsel, Parwis Rizki Daulay, menyatakan tidak mengetahui pemasangan papan nama itu karena ia tidak masuk kantor pada Kamis (13/8/2026) lantaran sedang melayat.
Parwis mengungkapkan bahwa sampai saat ini ia belum menerima salinan SK Gubernur Sumatera Utara terkait PAW Eddi Sullam.
Ia mengatakan akan menelusuri keberadaan dokumen tersebut kepada pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Tapsel.







