MEDAN, Jenggala – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 22-23 April 2026 ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Musrenbang ini tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi diposisikan sebagai momentum krusial untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Hal tersebut ditegaskan Kelala Baperida Sumut Dicky Anugerah Panjaitan dalam laporannya di hadapan peserta forum yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan Forkopimda se-Sumut, di Hotel Santika, Jalan Kapten Maulana Lubis, Rabu (22/4).
“Perencanaan pembangunan harus berbasis data, efisien, serta berorientasi pada hasil. Kita tidak lagi berbicara tentang banyaknya kegiatan, tetapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” ujar Dicky.
Forum ini turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan penting, antara lain Dirjen Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, serta Rektor Universitas Sumatera Utara sebagai narasumber.
Kehadiran berbagai pihak tersebut memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam merumuskan arah pembangunan ke depan.
Dalam pelaksanaannya, Musrenbang RKPD 2027 menegaskan empat prinsip utama yang menjadi landasan pembangunan. Pertama, perencanaan berbasis data dan efisiensi dengan indikator kinerja yang terukur.
Kedua, sinkronisasi dan integrasi lintas pemerintahan, mulai dari desa hingga pusat. Ketiga, pergeseran paradigma dari kuantitas kegiatan menuju manfaat nyata. Keempat, pendekatan partisipatif dan inklusif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Adapun tema pembangunan yang diusung dalam RKPD Sumut 2027 adalah Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah.
Tema ini mencerminkan arah kebijakan yang lebih fokus pada penguatan sektor unggulan dan peningkatan daya saing daerah.
Dicky menjelaskan, Musrenbang ini merupakan puncak dari rangkaian panjang proses perencanaan yang telah dimulai sejak akhir 2025. Tahapan tersebut mencakup kick-off meeting, konsultasi publik, hingga pelaksanaan Musrenbang di 33 kabupaten/kota se-Sumut.
Selain itu, Pemprov Sumut juga melakukan transformasi pendekatan perencanaan dari berbasis wilayah menjadi berbasis potensi daerah.
Pendekatan ini diwujudkan melalui pengembangan sejumlah kawasan strategis, seperti kawasan komoditas unggulan di Tapanuli Selatan, kawasan pertumbuhan di Pematangsiantar, kawasan ketahanan pangan di Batubara, serta kawasan afirmasi di Gunungsitoli.
“Melalui pendekatan ini, perencanaan menjadi lebih tematik, fokus, dan langsung menyasar persoalan utama di setiap daerah,” jelas Dicky.
Di akhir laporannya, panitia berharap Gubernur Sumatera Utara dapat memberikan arahan strategis sekaligus membuka secara resmi Musrenbang RKPD Tahun 2027. Dengan perencanaan yang lebih terukur dan berbasis data, optimisme terhadap pembangunan Sumatera Utara yang lebih tepat sasaran dan berdampak luas pun semakin menguat.
“Dengan perencanaan yang berkualitas dan berbasis data, kita optimistis pembangunan Sumatera Utara ke depan akan lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat,” tutup Dicky. (Jenggala)
Jenggala







