MEDAN, Jenggala – Pemadaman listrik massal yang melumpuhkan berbagai wilayah di Sumatera Utara (Sumut) hampir selama 24 jam memantik kemarahan dan kritik publik.
Anggota DPRD Sumut, Meryl Rouli Saragih melontarkan kritik keras terhadap PLN yang dinilai gagal memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah krisis blackout berkepanjangan tersebut.
Menurut Meryl, hingga kini masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai sejauh mana progres pemulihan dan kapan kondisi kelistrikan benar-benar kembali normal. Permintaan maaf PLN dinilai tidak cukup untuk menjawab keresahan warga yang terdampak luas.
“Rakyat menunggu kepastian dan solusi nyata, bukan sekadar alasan dan permintaan maaf,” tegas Meryl dalam keterangannya, Sabtu (23/5).
PLN sebelumnya menyebut gangguan berasal dari sistem transmisi yang dipicu cuaca buruk hingga menyebabkan efek domino pada jaringan interkoneksi Sumatera.
Namun, Meryl mempertanyakan apakah blackout tersebut murni akibat faktor cuaca atau justru akumulasi dari lemahnya mitigasi dan buruknya kesiapan infrastruktur yang selama ini dibiarkan.
“Cuaca ekstrem bukan hal baru. Dalam sistem kelistrikan modern, risiko seperti ini seharusnya sudah bisa diantisipasi dengan infrastruktur yang kuat, sistem cadangan yang andal, dan manajemen krisis yang matang. Jangan jadikan cuaca sebagai tameng untuk menutupi kelemahan sistem,” katanya.
Politisi yang duduk di Komisi E DPRD Sumut itu menilai blackout hampir sehari penuh tersebut telah menciptakan kekacauan di tengah masyarakat. Aktivitas ekonomi lumpuh, lampu lalu lintas padam, jalanan menjadi tidak kondusif, hingga antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU akibat kepanikan warga.
Tak hanya itu, sektor kesehatan juga disebut menjadi korban paling serius. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan medis terpaksa mengandalkan genset dengan biaya operasional tinggi demi menjaga layanan tetap berjalan.
“Ini bukan sekadar soal ketidaknyamanan. Ini menyangkut nyawa manusia. Rumah sakit dipaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk solar agar pelayanan tidak berhenti. Beban itu akhirnya kembali dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Meryl menegaskan, rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari buruknya pelayanan publik dan lemahnya mitigasi sistem kelistrikan nasional. Ia menyebut kejadian serupa terus berulang tanpa ada evaluasi serius dari PLN.
Karena itu, ia mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem transmisi dan tata kelola mitigasi PLN di seluruh wilayah Sumatera. Selain itu, penguatan sistem cadangan listrik untuk fasilitas vital seperti rumah sakit, SPBU, dan layanan publik lainnya juga dinilai mendesak.
Ia juga mendorong modernisasi infrastruktur kelistrikan secara total agar blackout berskala besar tidak terus terulang di masa mendatang, termasuk evaluasi pemberian kompensasi yang adil bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak langsung.
Dalam pernyataannya, Meryl bahkan menyinggung soal kepemimpinan di tubuh PLN. Menurutnya, perusahaan negara yang mengelola sektor strategis tidak boleh dipimpin oleh pihak yang gagal mengantisipasi krisis pelayanan dasar masyarakat.
“Jabatan di sektor strategis bukan arena coba-coba. Jika tidak mampu menjalankan amanah dan menjaga pelayanan dasar rakyat tetap berjalan, maka harus memberi kesempatan kepada pihak yang lebih kompeten,” katanya.
“Listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Negara tidak boleh abai,” pungkasnya. (Jenggala)
Jenggala







