Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026, Sudaryono menyatakan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas utama kerja Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci agar program berjalan sesuai tujuan dan anggaran negara digunakan secara tepat.
Menurut Sudaryono, ada sejumlah persoalan yang harus segera ditangani, termasuk pelanggaran dan lemahnya keterbukaan dalam pengelolaan program.
Oleh karena itu, ia berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh bersama seluruh jajaran BGN untuk menutup celah-celah tersebut.
Ia menegaskan proses yang selama ini tidak terbuka harus diubah menjadi transparan, termasuk mengganti praktik manual dengan sistem digital yang memproduksi rekam jejak.
Sudaryono juga menolak praktik tersembunyi dalam pelaksanaan program dan meminta semua proses dibuat terang-benderang agar dapat diaudit publik.
Ia mengingatkan bahwa Program MBG dibiayai dari anggaran negara yang berasal dari rakyat, sehingga setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Selain meningkatkan gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia, Program MBG juga diarahkan untuk menyokong perekonomian daerah.
Program ini diharapkan dapat menyerap hasil pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga produksi lokal lebih mudah terserap pasar.
Sudaryono mengibaratkan program ini seperti “Pac-Man” yang akan mengonsumsi hasil panen sehingga tidak ada lagi pemborosan seperti pembuangan susu atau wortel.
Namun ia mengingatkan bahwa aspek distribusi menjadi tantangan utama yang harus diperbaiki agar penyerapan produksi petani, peternak, dan nelayan berjalan optimal.
Semua pembenahan tata kelola, tegas Sudaryono, akan dilakukan melalui mekanisme terbuka dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.







