Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo menyatakan akan terus mengawal pemenuhan hak keluarga korban kecelakaan kerja di kawasan PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) Putri Cempo.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi, YF Sukasno, yang menegaskan pendampingan merupakan bentuk keberpihakan terhadap pekerja dan upaya memastikan perusahaan menjalankan kewajiban sesuai aturan.
Sukasno menegaskan beberapa hak yang harus dipenuhi meliputi seluruh biaya perawatan yang ditanggung perusahaan, biaya pemakaman, serta uang duka atau santunan.
Pihak perusahaan dilaporkan telah menyanggupi poin-poin hak tersebut dalam proses mediasi, dikutip Rabu (22/7/2026).
Proses mediasi dan penyerahan hak berlangsung di Balai Pertemuan RW 03 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Surakarta.
Pertemuan difasilitasi oleh Ketua RW 03 Jagalan, Marjono, dan dihadiri keluarga korban yang diwakili oleh Muhamad Shohib serta manajemen PT SCMPP.
Hadir pula perwakilan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, serta dua legislator Fraksi PDI Perjuangan, yaitu YF Sukasno dan Anggota Komisi IV DPRD Solo, Ekya Sih Hananto.
Manajemen PT SCMPP menyatakan komitmen bertanggung jawab penuh dan akan memenuhi hak korban sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan pabrik.
Mereka meminta PT SCMPP melakukan kajian dan perbaikan agar insiden serupa tidak terjadi kembali.
Sukasno menjelaskan keterlibatan Fraksi PDI Perjuangan merupakan tindak lanjut atas permintaan keluarga agar proses penyelesaian hak mendapat pendampingan wakil rakyat.
Dalam pertemuan Sukasno mempertanyakan ketidakhadiran perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta sehingga Ekya Sih Hananto melakukan koordinasi hingga akhirnya perwakilan Disnaker Kota hadir.
Saat menunggu kehadiran Disnaker Kota, perwakilan Disnaker Provinsi menjabarkan secara rinci hak-hak yang harus diterima keluarga korban agar tidak ada yang terlewat.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Disnaker Kota Surakarta melakukan penghitungan pesangon dan hak ketenagakerjaan lain secara cermat berdasarkan status hubungan kerja korban.
Disnaker Kota meminta waktu untuk penghitungan tersebut, namun uang santunan dan biaya lainnya telah diserahkan pada hari yang sama disertai penandatanganan berkas kesepakatan.
Sukasno menekankan pentingnya ketelitian karena perhitungan harus mempertimbangkan apakah korban berstatus pekerja harian atau pekerja tetap agar hak yang diberikan sesuai ketentuan hukum.
Fraksi PDI Perjuangan memastikan pengawalan tidak berhenti setelah penyerahan santunan dan akan memonitor hingga seluruh kewajiban perusahaan terpenuhi.
Mereka berharap penyelesaian kasus ini menjadi momentum bagi perusahaan lain untuk memperkuat penerapan SOP dan standar K3 sehingga perlindungan pekerja lebih optimal.







