Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menegaskan perlunya percepatan penataan perlintasan sebidang yang masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Solo Balapan, Surakarta, Jawa Tengah, dalam rangka pengawasan terhadap keselamatan transportasi perkeretaapian.
“Masih banyak perlintasan sebidang yang belum sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2018. Ada yang masih di bawah 800 meter, ada yang tidak berizin, dan seterusnya,” kata Sofwan, dikutip Senin (20/7/2026).
Sofwan mengatakan pernyataan itu muncul setelah menerima paparan dari Pemerintah Kota Surakarta dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Menurutnya, temuan di Surakarta menunjukkan persoalan serupa dengan laporan Komisi V saat kunjungan kerja ke Bogor dan Cirebon.
Ia menjelaskan banyak perlintasan yang belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2018; antara lain jarak antarpelintasan yang tidak sesuai dan adanya perlintasan yang beroperasi tanpa izin resmi.
Komisi V meminta pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh perlintasan sebidang di wilayah yang dilintasi jalur kereta api.
“Inventarisasi ini penting, sehingga dalam melaksanakan rencana penataan perlintasan sebidang kita punya data yang pasti. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditutup, mana yang tidak,” tegasnya.
Sofwan menambahkan inventarisasi harus mampu mengidentifikasi perlintasan yang melanggar regulasi, perlintasan yang perlu ditutup, serta lokasi yang masih dapat dipertahankan karena memiliki fungsi penting bagi mobilitas masyarakat.
Apabila terdapat perlintasan yang tidak memungkinkan untuk ditutup karena akan mengganggu aktivitas masyarakat, menurutnya keberadaannya harus memperoleh izin sesuai ketentuan dari pemerintah daerah.







