Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) berencana mengajukan perbaikan terhadap sejumlah regulasi yang dinilai belum mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Upaya ini dilakukan melalui serangkaian analisis dan evaluasi terhadap peraturan yang saat ini berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Sofia Alatas.
Sofia mengungkapkannya dalam konferensi pers usai membuka Kegiatan Konsinyasi Pendampingan Analisis dan Evaluasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) dan Peraturan Perundang-undangan (PUU) dari Perspektif HAM di Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
KemenHAM menegaskan tidak akan mengevaluasi seluruh produk hukum yang ada.
Fokus evaluasi akan diprioritaskan pada kebijakan yang dinilai masih menyisakan persoalan pemenuhan hak asasi manusia di masyarakat.
Untuk regulasi yang telah berlaku, tim kementerian akan menilai sejauh mana substansi HAM telah terakomodasi dalam teks peraturan tersebut.
Jika ditemukan kekurangan, KemenHAM akan mengusulkan penyempurnaan atau perumusan kebijakan baru berperspektif HAM.
Selain evaluasi, kementerian juga memberikan pendampingan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum.
Tujuannya agar prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi bagian sejak tahap perancangan, bukan sekadar dipertimbangkan pada tahap akhir.
KemenHAM menjalankan evaluasi dan pendampingan secara bersamaan agar penerapan perspektif HAM pada setiap produk hukum menjadi lebih kuat dan konsisten.
Langkah ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih mampu melindungi, menghormati, serta memenuhi hak seluruh masyarakat Indonesia.







