SMAN 1 Binjai menerapkan kebijakan SPP yang disesuaikan dengan kemampuan wali murid sebagai tindak lanjut arahan gubernur.
Kebijakan ini diungkapkan oleh Plt Kepala SMAN 1 Binjai Iting Rasmita Dewi Br Ginting Spd saat memberikan keterangan resmi kepada pihak sekolah.
Ada 278 murid yang mendapat pembebasan SPP sepenuhnya.
Sisanya dibagi dalam beberapa kategori pembayaran, yakni Rp50.000, Rp. 60.000, Rp70.000, Rp. 90.000 dan Rp110.000.
Sekolah menegaskan tidak ada murid yang dilarang mengikuti ujian karena tunggakan biaya.
Bahkan panitia ujian menyalurkan kartu ujian langsung ke ruang ujian bagi siswa yang belum sempat mengambilnya.
Kebijakan ini juga memastikan tidak ada siswa yang putus sekolah akibat ketidakmampuan membayar SPP.
Di sisi pengembangan peserta didik, SMAN 1 Binjai aktif melatih potensi akademik melalui ekskul olimpiade.
Untuk kegiatan non-akademik sekolah mengelola beragam ekskul seperti pramuka, PMR, futsal, basket, taekwondo, tinju, pencak silat dan seni tari.
Ekstrakurikuler lain meliputi paduan suara, rohis, rohkriskat, bianglala, SMANBIPEDS, paswakibra, KIR serta berbagai kegiatan kreatif yang terus berkembang.
Sekolah juga rutin menggelar pentas seni bertema “Lokatara fest”.
Selain itu ada kegiatan literasi dan numerasi secara berkala serta panggung ekspresi yang diadakan setiap Kamis.
Iting Rasmita menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menanamkan kecerdasan intelektual, tetapi juga adab dan karakter peserta didik.
Menurutnya, kecerdasan tanpa adab berpotensi melahirkan perilaku yang merugikan.
Sekolah berharap angkatan 2026 tumbuh menjadi generasi “Satu Smansa, Saudara Selamanya” yang cerdas dan berkarakter serta membanggakan Sumatera Utara.
Lebih jauh, pihak sekolah menginformasikan bahwa pengutipan uang SPP direncanakan akan dihapuskan pada tahun 2027.
Dr Zunidar Sunaga MPd mewakili komite sekolah menyatakan dukungan terhadap kebijakan SPP yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua.
Besaran SPP tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat Komite bersama wali murid yang kemudian dilaksanakan oleh pihak sekolah.
Diharapkan penerapan SPP beragam ini tetap membuka akses pendidikan bagi semua siswa sesuai kemampuan ekonomi keluarga tanpa mengurangi hak layanan pendidikan.







