Pemerintah tengah merancang beberapa opsi kebijakan mengenai keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Sampai saat ini belum ada keputusan akhir terkait peran kantin maupun mekanisme layanan pendukung lainnya dalam pelaksanaan MBG.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pembahasan itu berlangsung di Yogyakarta, Minggu 5 Juli 2026, dan semua skema masih dalam tahap pengkajian mendalam.
Ia menegaskan perlunya analisis komprehensif agar implementasi program berjalan efektif sebelum ditentukan peran institusi seperti kantin sekolah.
Satu keputusan yang telah dicapai dalam rapat tingkat menteri adalah perubahan sasaran penerima manfaat MBG.
Program tidak lagi dirancang untuk menjangkau seluruh siswa secara universal, melainkan diprioritaskan kepada peserta didik yang paling membutuhkan.
Mekanisme penentuan penerima manfaat masih disusun untuk memastikan kebijakan diterapkan secara tepat sasaran.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan program MBG berada di tangan Badan Gizi Nasional.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berperan memberikan masukan agar pelaksanaan MBG selaras dengan tujuan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, semangat program MBG adalah membangun generasi yang sehat secara fisik sekaligus menekan angka stunting di Indonesia.
Penyaluran manfaat dianggap lebih efektif apabila difokuskan kepada siswa yang paling berhak menerima bantuan tersebut.
Selain aspek gizi, MBG dirancang juga sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter di sekolah.
Program termasuk salah satu dari tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, khususnya dalam membiasakan siswa mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
Kemendikdasmen telah menerbitkan panduan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pelaksanaan MBG di lingkungan sekolah.
Saat ini kementerian terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional sambil menunggu kebijakan lanjutan yang akan disiapkan oleh BGN sebagai institusi penyelenggara MBG.







