Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Terpadu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, Perpres tersebut diperlukan untuk menjadi payung hukum tunggal yang menjamin pelaksanaan program berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Rieke menyampaikan hal itu dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Jakarta, Sabtu (4/7).
Ia menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis untuk melaksanakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keberhasilan program, menurut Rieke, tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk atau selesainya pembangunan fisik semata.
Yang utama adalah kualitas tata kelola yang memberi kepastian hukum, melindungi sumber daya manusia, mengamankan keuangan negara, dan mencegah korupsi sejak perencanaan sampai operasionalisasi.
Hasil kajian yang dikemukakan Rieke menunjukkan sejumlah persoalan mendasar pada tata kelola KDKMP.
Persoalan itu meliputi fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan lembaga, serta disharmoni kelembagaan.
Kajian juga mencatat belum jelasnya status hukum sumber daya manusia dan belum terintegrasinya sistem data serta pengawasan nasional.
Rieke memperingatkan bahwa kondisi tersebut membuka celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari akuntabilitas, memunculkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, mismanajemen, hingga tindak pidana korupsi.
Untuk menjawab persoalan itu, Rieke meminta agar arsitektur regulasi KDKMP dibangun dalam satu regulasi yang utuh jika pemerintah serius menjadikan program ini sebagai pelaksanaan amanat konstitusi.
Sebagai tindak lanjut, ia mengajukan tiga rekomendasi kepada pemerintah.
Pertama, mendorong Presiden Prabowo segera menerbitkan Perpres yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, pengadaan dan pengelolaan SDM, pembangunan sarana dan prasarana, penugasan BUMN, pembiayaan, pengawasan, hingga operasional koperasi dalam satu sistem hukum nasional.
Kedua, mengembalikan peran Kementerian Koperasi sebagai kementerian penanggung jawab utama penyelenggaraan program, pembina nasional koperasi, sekaligus Walidata Koperasi yang mengintegrasikan seluruh data melalui Satu Dashboard Koperasi Nasional sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.
Ketiga, memastikan kepastian status hukum SDM, perlindungan hak dan jaminan sosial, memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko, serta menjamin akuntabilitas seluruh pemangku kepentingan agar KDKMP benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai amanat konstitusi.
Rieke menutup dengan menegaskan bahwa tata kelola yang terintegrasi menjadi syarat penting agar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih efektif dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.







