Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan pemanfaatan SIMEP PA 3.0 sebagai instrumen utama untuk memperkuat sistem perlindungan anak nasional.
Ia menegaskan aplikasi itu mesti berfungsi lebih dari sekadar basis data; harus mampu mendukung evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari pada Selasa, 8 September 2026.
Menurutnya, pemrosesan data yang terintegrasi penting agar pola perlindungan bergeser dari respons pascakasus menuju langkah pencegahan yang sistematis.
Perubahan itu memerlukan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Lestari mengingatkan bahwa penguatan sistem mendesak karena kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi secara signifikan.
Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan tercatat 21.352 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2025.
Dari jumlah tersebut, 16.136 korban berjenis kelamin perempuan.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sekitar 6.900 pengaduan dugaan pelanggaran hak anak pada periode 2023–2025.
Lestari menilai angka-angka ini harus menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan dan layanan perlindungan anak.
Dia berharap SIMEP PA 3.0 dapat menghasilkan analisis yang bisa dimanfaatkan kementerian dan pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan serta mekanisme pelayanan.
Integrasi antara SIMEP PA dan SIMFONI-PPA juga perlu diperkuat, kata Lestari, untuk mencegah tumpang tindih pendataan dan mempercepat koordinasi penanganan kasus.
Selain intervensi pemerintah, ia mendorong keterlibatan sektor swasta, komunitas, dan masyarakat luas dalam upaya perlindungan yang lebih preventif dan berbasis data.
Lestari berharap transformasi ini membawa Indonesia dari pendekatan reaktif menuju sistem perlindungan anak yang proaktif, terintegrasi, dan berbasis bukti, sehingga setiap anak merasakan kehadiran perlindungan negara.







