Kementerian Pekerjaan Umum memanfaatkan saluran tersier sebagai sumber air untuk operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas.
Upaya tersebut dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II untuk membantu pengendalian kebakaran di Desa Bentuk Jaya A5 Dadahup.
Kebakaran melanda sekitar 400 hektare yang tersebar pada kawasan Tersier 2, 3, 4, dan 5 Kiri.
Cuaca panas pada musim kemarau memperburuk ketersediaan air sehingga pasokan menjadi faktor krusial dalam mempercepat pemadaman.
Tim Unit Pengelola Irigasi Dadahup dari BWS Kalimantan II memompa air dari saluran tersier menuju titik-titik api yang terdampak.
Empat pompa portable dan 30 personel dikerahkan untuk tugas pemompaan, pemadaman, pemantauan lapangan, serta koordinasi antarinstansi.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan pentingnya pemanfaatan optimal infrastruktur sumber daya air.
“Kementerian PU tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk mendukung penanggulangan bencana, menjaga ketersediaan air, melindungi lingkungan, serta menjamin keselamatan masyarakat,” kata Menteri Dody dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 September 2026.
Pemakaian saluran tersier memungkinkan suplai air disalurkan lebih dekat ke lokasi kebakaran, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
Langkah ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan Kementerian PU menghadapi musim kemarau dan antisipasi dampak El Nino.
Penanganan di Bentuk Jaya A5 merupakan kelanjutan rangkaian bantuan Kementerian PU di kawasan Dadahup.
Sebelumnya, dukungan pemadaman juga diberikan di Tanah Restan B4 dan Desa Dadahup pada 24 Agustus 2026.
Pada 1 September 2026, BWS Kalimantan II kembali memberikan dukungan di Desa Petak Batuah A2 dengan satu pompa portable dan melibatkan 10 personel.
BWS Kalimantan II terus melakukan pemantauan kawasan dan mempertahankan kesiapan personel, pompa, serta sarana pendukung menghadapi kebutuhan penanganan lanjutan.
Kementerian PU juga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah kemunculan kembali titik api selama kondisi kemarau berlangsung.







