RANTAUPRAPAT, Jenggala – Pengadilan Negeri Rantauprapat, menolak seluruh permohonan Praperadilan yang diajukan tersangka AA alias Dedek, dalam objek perkara sah tidaknya penahanan dirinya, atas kasus dugaan tindak pidana pelemparan kaca mobil yang tengah menjeratnya.
Sidang pembacaan putusan yang digelar Selasa, 26 Mei 2026, di Pengadilan Negeri Rantauprapat, Jalan SM Raja, Kecamatan Rantau Selatan itu, dipimpin Hilda Hilmia Dimiati SH, selaku hakim tunggal, bersama Panitera Pengganti, Sarbanta Simanjuntak SH.
Praperadilan yang diajukan tersangka AA bersama kuasa hukumnya, Halomoan Panjaitan SH dan Siti Rahma Sitepu SH, tercatat di Pengadilan Negeri Rantauprapat, dengan nomor registrasi Praperadilan No.4/ Pid. Pra/ 2026/ PN – RAP an. Ahmad Alfiansyah Alias Dedek.
Pihak termohon yang merupakan Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolres Labuhanbatu Cq, dan Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, dalam sidang itu terlihat dihadiri Iptu L. Pandiangan, SH, Iptu Fajar Siddik, SH, dan Aipda Lamroh Sinaga, SH, selaku kuasa hukumnya.
“Mengadili, satu, menolak permohonan Praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nol rupiah (sejumlah nihil),” kata Hilda Hilmia membacakan putusan.
Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, AKP M. Jihad Fajar Balman S.Tr.K S.IK kepada wartawan, Selasa (26/5) mengatakan, bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menolak seluruh permohonan pihak pemohon, pada sidang agenda pembacaan putusan tersebut.
“Jadi terkait dengan adanya kegiatan Praperadilan yang di mana pemohonnya inisial AA alias Dedek, putusan pengadilan negeri telah menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” katanya.
AKP Jihad menyebut, dengan hasil putusan PN Rantauprapat yang menolak permohonan pemohon, membuktikan bahwa seluruh proses penanganan tindak pidana yang dilakukan pihaknya, telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Di sini artinya bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Labuhanbatu itu, sudah sesuai dengan SOP penyelidikan maupun penyidikan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sebutnya.
Sementara, kuasa hukum tersangka, Halomoan Panjaitan SH., ketika dihubungi Jenggala melalui pesan singkat whatsapp, Selasa (26/5) membenarkan, hakim tunggal PN Rantauprapat, menolak seluruh gugatan Praperadilan yang mereka ajukan.
“Benar prapid ditolak oleh Hakim Tunggal Hilda Hilmiah Dimyati,” balas Halomoan menjawab pertanyaan wartawan.
Menanggapi putusan tersebut, Halomoan memilih untuk melaporkan oknum hakim kepada Badan Pengawas dan Mahkamah Konstitusi, atas dugaan unsur pelanggaran.
Ia mengaku tidak memiliki langkah perlawanan, mengingat putusan hakim dalam perkara itu telah final dan bersifat mengikat (Inkracht).
“Tentu kita ketahui bersama terhadap putusan prapid tidak ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi, yang dapat dilakukan hanya melaporkan Hakim kepada Badan Pengawas dan atau Mahkamah Konstitusi setelah Kami menemukan adanya unsur pelanggaran,” tegasnya. (Jenggala)
Jenggala







