Jenggala.id – Kasus suap yang melibatkan Yana Mulyana, Wali Kota Bandung nonaktif, telah diserahkan ke pengadilan. Yana melakukan transaksi ilegal tersebut di tempat parkir Balai Kota Bandung, tempat ia bekerja.
Seperti yang diketahui, persidangan kasus suap yang melibatkan Yana Mulyana, Wali Kota Bandung yang sedang tidak aktif, dan melibatkan 3 terdakwa, yaitu Sony Setiadi, Benny, dan Andreas Guntoro, harus ditunda pada hari ini, Senin (3/7/2023). Ketiga terdakwa tersebut tidak dapat diadili karena Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Bandung tidak dapat hadir.
Awalnya, ketiga eksekutif dari perusahaan PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) dan PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) akan dihadapkan dalam sidang dakwaan terkait suap dalam pengadaan CCTV dan penyediaan layanan internet (ISP) untuk proyek Bandung Smart City. Namun, persidangan harus ditunda hingga Rabu (5/7/2023).
Baca juga : Sejumlah Fakta Kasus Dugaan Korupsi Yana Mulyana
Dalam dakwaan yang tercatat di laman SIPP PN Bandung, terungkap lokasi-lokasi di mana transaksi suap terjadi. Salah satunya adalah di parkiran Balai Kota Bandung, di mana Yana bertemu dengan Sony Setiadi, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Citra Jelajah Informatika (PT CIFO).
Dari tangan Sony, Yana menerima uang sebesar Rp 186 juta. Transaksi ini terjadi antara Desember 2022 hingga April 2023. Selain parkiran Balai Kota Bandung, Pendopo Kota Bandung juga disebutkan sebagai tempat di mana transaksi suap tersebut terjadi.
“Bahwa Terdakwa Sony Setiadi selaku Direktur Utama PT Citra Jelajah Informatika (PT CIFO), pada bulan Desember 2022 dan bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Pendopo Kota Bandung dan di parkiran Balai Kota Bandung…,” demikian bunyi petikan dakwaan terhadap Sony tersebut.
Baca juga : Respon Yana Mulyana Ketahui Muka Tanah Bandung Turun 40 Meter
“… memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Yana Mulyana selaku Wali Kota Bandung (periode 2022 sampai dengan 2023) dan Khairur Rijal selaku Sekretaris Dinas Perhubungan.”
Dalam petikan dakwaan, disebutkan bahwa uang sebesar Rp 186 juta diberikan oleh Sony kepada Yana agar bisa mendapatkan paket pekerjaan Internet Service Provider (ISP). Proyek ini melibatkan penyediaan Tarif Internet di Persimpangan-Akses Internet Dedicated-150 Mbps Internasional dan Tarif Internet ATCS-Akses Internet Dedicated-150 Mbps Internasional melalui proses e-Catalogue.
Selain transaksi yang terjadi di parkiran Balai Kota dan Pendopo Kota Bandung, diketahui bahwa transaksi suap yang dilakukan oleh Yana juga terjadi di rumah dinasnya yang terletak di Jl Nyland 11A, Pasir Kaliki, Kota Bandung. Selanjutnya, transaksi juga terjadi di kantor Dishub Kota Bandung dan kantor perwakilan PT SMA.
Fakta-fakta ini tercantum dalam berkas dakwaan terpisah untuk Benny dan Andreas Guntoro, yang menjabat sebagai Direktur dan Vertical Solution Manager PT Sarana Mitra Adiguna (PT SMA). Dalam berkas dakwaan tersebut, disebutkan bahwa Yana menerima total uang sebesar Rp 702 juta.
Baca juga : KPK Geledah PDAM Bandung, Buntut Dugaan Suap Yana Mulyana
Uang tersebut diberikan kepada Yana, Dadang Darmawan selaku Kepala Dinas Perhubungan, dan Khairul Rijal agar Benny dan Andreas mendapatkan paket pekerjaan pengadaan CCTV Smart Camera di Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk Tahun Anggaran 2022-2023. Jika dijumlahkan dengan uang suap sebesar Rp 186 juta dari Sony Setiadi, maka total uang yang diterima oleh Yana, Dadang, dan Khairul Rijal mencapai Rp 888 juta.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Titto Jaelani, mengatakan bahwa sidang dakwaan untuk ketiga pemberi suap kepada Yana Mulyana akan digelar pada Rabu (5/7/2023). Sidang ditunda karena Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Hera Kartiningsih, berhalangan hadir karena sakit.
Titto belum mengungkapkan secara rinci isi dakwaan untuk ketiga pemberi suap kepada Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Ia hanya menyebutkan bahwa ketiganya didakwa melanggar Pasal 5 UU Np 31/1999 juncto 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Pasal 5, selaku pemberi. Yang pasti berlapis (dakwaannya). Tapi kalau lebih jelasnya, nanti pada hari Rabu,” ungkapnya.







