Jenggala.id – Pada Senin, 3 Juli 2023, Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo, atau yang akrab dipanggil Dito Ariotedjo, dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Panggilan tersebut dilakukan untuk melakukan konfirmasi terkait dugaan aliran dana yang diberikan oleh salah satu tersangka dalam kasus Korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, yaitu Irwan Hermawan.
Jaksa telah menjadwalkan pemeriksaan Dito Ariotedjo pada pukul 09.00 WIB. “Kami berharap agar yang bersangkutan datang tepat waktu,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, I Ketut Sumedana, pada Minggu, 1 Juli 2023.
Irwan Hermawan, seorang Komisaris di PT Solitech Media Sinergy, mengungkapkan kepada penyidik bahwa ia memberikan sejumlah uang sebesar Rp 27 miliar kepada Dito pada bulan November-Desember 2022 dengan tujuan untuk menekan pengusutan kasus proyek ini oleh Kejaksaan Agung.
Baca juga :
Jumlah total uang yang berhasil dikumpulkan untuk menekan kasus tersebut mencapai Rp 243 miliar, yang berasal dari berbagai pihak seperti konsorsium dan subkontraktor proyek. Uang tersebut, dalam bentuk dolar Amerika Serikat, diserahkan dua kali ke rumah Dito Ariotedjo yang terletak di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan.
Pada saat Irwan menyerahkan uang tersebut, Dito Ariotedjo masih menjabat sebagai Staf Khusus di Kementerian Koordinator Perekonomian. Dito juga dikenal sebagai seorang politikus muda dari Partai Golkar, sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjabat sebagai Ketua Umum partai tersebut yang memiliki lambang pohon beringin.
Selain memberikan uang kepada Dito Ariotedjo, Irwan juga menyebar uang ke berbagai pihak.
Baca juga :
Berikut rincian uang yang disebar oleh Irwan atas arahan terdakwa lain Anang Latif selaku Direktur Utama BAKTI:
1. April 2021-Oktober 2022, kepada Staf Menteri Rp 10 miliar.
2. Desember 2021, kepada Anang Latif Rp 3 miliar
3. Pertengahan 2022, kepada POKJA, Feriandi dan Elvano Rp 2,3 miliar
4. Maret dan Agustus 2022, kepada Latifah Hanum Rp 1,7 miliar
5. Desember 2021 dan pertengahan 2022, kepada Nistra Rp 70 miliar
6. Pertengahan 2022, kepada Erry (Pertamina) Rp 10 miliar
7. Agustus-Oktober 2022, kepada Windu dan Setyo Rp 75 miliar
8. Agustus 2022, kepada Edwar Hutahaean Rp 15 miliar
9. November-Desember 2022, kepada Dito Ariotedjo Rp 27 miliar
10. Juni-Oktober 2022, kepada Walbertus Wisang Rp 4 miliar
11. Pertengahan 2022, kepada Sadikin Rp 40 miliar.
Pada Selasa pekan lalu, tanggal 27 Juni 2023, lima dari delapan tersangka dalam kasus korupsi tersebut didakwa oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Baca juga :
Tersangka-tersangka tersebut antara lain adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate; Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Anang Achmad Latif; dan tenaga ahli dari Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto.
Selanjutnya, ada juga Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; Irwan Hermawan; dan Account Director PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali.
Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Johnny G. Plate bersama dengan para terdakwa lainnya telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8 triliun dari total anggaran proyek sebesar 28,3 triliun.
Angka ini diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika pada periode 2020-2022. Audit terhadap proyek BAKTI tersebut dilakukan oleh BPKP pada tanggal 6 April 2023.







