Komisi VIII DPR RI mengingatkan Kementerian Sosial agar tidak menjadikan besarnya serapan anggaran sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan program perlindungan sosial.
Anggota Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, menekankan bahwa yang paling menentukan adalah ketepatan sasaran bantuan kepada masyarakat, bukan sekadar penghabisan dana.
Rapat Kerja Komisi VIII bersama sejumlah kementerian dan lembaga digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Selly menyoroti masalah validitas basis data penyaluran bantuan sosial dan meminta kepastian apakah seluruh program telah beralih ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau masih bergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurutnya, kejelasan status data sangat penting mengingat rencana pemerintah untuk memperluas sejumlah program baru, termasuk program Sekolah Rakyat.
Politikus tersebut memperingatkan agar alokasi anggaran tidak terkuras hanya untuk program baru sehingga program perlindungan sosial eksisting yang menyasar kelompok rentan terabaikan.
Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan disabilitas, serta ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) harus tetap menjadi prioritas anggaran.
Selly meminta perencanaan anggaran disusun secara komprehensif agar seluruh program prioritas dapat berjalan seimbang dan saling melengkapi.
Di luar isu data dan anggaran, Komisi VIII juga mencatat temuan di lapangan terkait pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih merangkap pekerjaan lain atau mengalami double job.
Ia mendesak Menteri Sosial untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah persoalan administrasi dan memastikan pendampingan kepada masyarakat berlangsung optimal.







