Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara masih kosong hingga sembilan bulan sejak pertama kali ditinggalkan.
Kosongnya posisi definitif itu berawal ketika Togap Simangunsong memasuki masa pensiun pada 31 Oktober 2025 setelah menjabat sekitar tiga bulan.
Togap sebelumnya dilantik sebagai Sekda definitif pada 11 Juli 2025 dan sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga, Kementerian Dalam Negeri.
Selama periode tanpa Sekda definitif, pemerintahan provinsi mengandalkan Penjabat (Pj) Sekda sebagai pengisi sementara.
Pada 3 November 2025, Gubernur menunjuk Sulaiman Harahap, yang saat itu menjabat Kepala Inspektorat Sumut, sebagai Pj Sekda.
Sulaiman menjalankan tugas selama sembilan bulan penuh, jauh melampaui ketentuan Perpres Nomor 3 Tahun 2018 yang membatasi masa tugas Pj Sekda maksimal tiga bulan.
Dalam masa jabatannya, Sulaiman mendampingi Gubernur Bobby Nasution pada beberapa peristiwa penting, termasuk saat Bobby memilih walk out dari rapat paripurna DPRD Sumut pada 21 Juli 2026 saat terjadi perdebatan mengenai kuorum.
Pada Jumat (14/8), Gubernur melantik pengganti Sulaiman, yakni Timur Tumanggor, yang masih menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut.
Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, bertepatan dengan rapat paripurna DPRD yang mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Rotasi ini menjadi yang ketiga untuk posisi Sekda dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sementara status definitif jabatan strategis tersebut belum juga ditetapkan.
Usai mengikuti pidato presiden, Gubernur mendapat pertanyaan dari wartawan terkait lambannya pengisian Sekda definitif.
Jawaban yang diberikan terkesan singkat dan berulang; Bobby menyampaikan, “Nanti kita cari yang definitif.”
Pertanyaan lanjutan mengenai apakah kesulitan mencari kandidat yang sejalan dengan arah kebijakan atau kendala ketersediaan SDM yang memenuhi syarat tidak mendapat penjelasan tambahan dari gubernur.







