P. SIANTAR, Jenggala – Sejumlah organisasi kepemudaan di Kota Pematangsiantar membantah ikut terlibat didalam seruan aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Majelis Rakyat Berdaulat.
Bantahan dan klarifikasi dari organisasi antara lain, Ikatan Pelajar Pematangsiantar (IPM), Badan Komunikasi Remaja Mesjid (BKPRMI), MPC Pemuda Pancasila (PP) dan Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH), berdasarkan adanya flyer atau poster digital yang mencatut logo organisasi tanpa izin dan berisi seruan aksi unjuk rasa dengan narasi “Makzulkan Wali Kota Pematangsiantar” yang direncanakan akan digelar pada Selasa (19/5/2026) mendatang.
Ketua BKPRMI Kota Pematangsiantar Ahmad Choir Parinduri dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (18/5), didampingi seluruh pengurus menegaskan beberapa poin diantaranya:
- Penggunaan logo BKPRMI tanpa izin adalah tidak sah dan tidak mewakili organisasi kami.
- Tindakan tersebut bukan sekedar pelanggaran etika tetapi termasuk kejahatan perdata dan pidana sesuai UU No 20 tahun 2016 tentang logo
- Penggunaan logo BKPRMI tanpa izin adalah bentuk pemalsuan indentitas organisasi yang dapat menyesatkan masyarakat dan mencederai dan Marwah BKPRMI.
“Dan kami juga akan melakukan konfirmasi kepada ketua aksi untuk mempertanyakan tentang ada nya logo BKPRMI di dalam aksi mereka,” ujar Choir.
Senada dengan itu, ketua organisasi Ikatan Pemuda Muhammadiyah Kota Pematangsiantar M. Zulfikri yang bertemu langsung dengan Ketua DPD KNPI Kota Pematangsiantar Arif Harahap pada Senin (18/5) sore, memberikan klarifikasi bahwa tidak ada menyebarkan flyer seruan aksi terkait pemakzulan Wali Kota Pematangsiantar.
Dalam surat pernyataannya, IPM juga menegaskan mendukung penuh kepemimpinan Arif Harahap sebagai Ketua DPD KNPI Kota Pematangsiantar.
Sebagai langkah hukum, IPM akan melaporkan kepada pihak berwajib terkait adanya oknum-oknum yang mencantumkan logo IPM pada flyer tersebut.
Saat dihubungi oleh Jenggala mengenai adanya fenomena ini, Ketua DPD KNPI Kota Pematangsiantar Arif Harahap mengecam keras adanya pencatutan logo organisasi kepemudaan tanpa izin karena setiap organisasi memiliki kedaulatan, ideologi dan marwah.
“Kami mengecam keras segala bentuk tindakan klaim sepihak atau pencatutan logo atau nama OKP tertentu oleh kelompok/oknum yang tidak bertanggung jawab dalam flyer tersebut. Hal tersebut adalah simbol marwah, ideologi, dan kedaulatan masing-masing OKP yang tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan praktis atau kelompok tertentu tanpa mekanisme resmi organisasi,” tegas Arif.
“Kami mengimbau kepada seluruh ketua dan kader OKP di bawah naungan KNPI untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh upaya-upaya adu domba atau pelemahan soliditas pemuda,” tegas Arif.
Beberapa surat pernyataan sikap yang berhasil dihimpun oleh Jenggala diantaranya berasal dari organisasi Ikatan Pelajar Pematangsiantar (IPM), Badan Komunikasi Remaja Mesjid (BKPRMI), MPC Pemuda Pancasila (PP) dan Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH). (wol/azr/d2)
Jenggala







