Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menerbitkan surat edaran internal bernomor 1275/IN/DPP/VII/2026 yang ditandatangani pada 1 Juli 2026.
Surat tersebut dialamatkan kepada seluruh kader dan anggota legislatif PDI Perjuangan di seluruh Indonesia.
Salinan dokumen ini diterima oleh redaksi pada Rabu 8 Juli 2026.
Dalam isi surat, Megawati mengingatkan agar demokrasi dijaga dari kecenderungan pemusatan kekuasaan yang berpotensi melemahkan mekanisme checks and balances.
Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan keseimbangan kekuasaan, penghormatan terhadap supremasi konstitusi, serta keberanian moral untuk menyampaikan kritik dan koreksi demi kepentingan bangsa.
Megawati juga menekankan bahwa UUD 1945 tidak mengenal istilah oposisi atau koalisi sebagai lembaga formal sebagaimana dalam sistem parlementer.
Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, ia menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan berada pada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga kelangsungan pemerintahan tidak bergantung pada mayoritas kursi di parlemen.
Lebih jauh, Megawati mengingatkan bahwa fungsi pengawasan terhadap pemerintahan merupakan amanat konstitusi bagi setiap anggota DPR, termasuk Fraksi PDIP, sesuai dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.
Dalam surat itu, ia juga menyinggung pengalaman politik masa lalu dengan merujuk pada pernyataannya pada 3 November 1996 yang menolak label oposisi pada era Orde Baru karena perjuangan dimaksudkan untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum.
Untuk memperkuat argumen, Megawati mengutip gagasan Robert Dahl bahwa demokrasi membutuhkan mekanisme kontestasi terhadap kekuasaan, dan bahwa oposisi tidak selalu harus bersifat antagonis.
Ia juga mengutip konsep “responsible opposition” dari Giovanni Sartori yang memaknai kekuatan penyeimbang sebagai pihak yang tidak sekadar mengkritik, tetapi juga ikut bertanggung jawab menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara.
Menurut Megawati, posisi partai penyeimbang yang dipilih PDI Perjuangan paling mendekati pengertian responsible opposition tersebut.
Pada bagian penutup surat, Megawati menginstruksikan tiga pilar partai—struktural, legislatif, dan eksekutif—untuk menjaga disiplin ideologis dan mempertahankan keberanian moral.
Kader diminta mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, memperkuat kedaulatan nasional, dan mewujudkan keadilan sosial, serta aktif mengoreksi kebijakan yang menyimpang dari amanat Pancasila dan UUD 1945.
Ia menegaskan bahwa bagi PDI Perjuangan, menjadi partai penyeimbang bukan pilihan taktikal berdasarkan konfigurasi kekuasaan sesaat, melainkan konsekuensi ideologis dari jati diri partai sebagai pelopor yang berwatak kerakyatan, nasionalis, dan berkomitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.







