Pemerintah resmi mengadopsi Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 sebagai kerangka kebijakan untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif nasional.
Peraturan Presiden No.37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026.
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menjelaskan penetapan peraturan presiden tersebut dari kantornya pada Rabu, 8 Juli 2026.
Dokumen Rindekraf disusun sebagai pedoman jangka menengah dan panjang untuk memperkuat daya saing dan kapasitas talenta di sektor kreatif.
Tujuan strategisnya mencakup penguatan talenta, peningkatan daya saing usaha, serta menjadikan daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Penyusunan Rindekraf merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, khususnya ketentuan pada pasal 25 dan 26.
Riefky menegaskan Rindekraf dimaksudkan agar arah pembangunan ekraf terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Dengan begitu, setiap pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas untuk mengembangkan potensi kreatif lokal sebagai sumber pertumbuhan.
Nilai dasar Rindekraf bersifat inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan elemen ekosistem ekraf.
Pertimbangan meliputi subsektor usaha, aspek gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, serta karakteristik wilayah.
Dokumen itu juga dirancang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan dinamika industri agar kebijakan tetap relevan ke depan.
Rindekraf memiliki orientasi implementatif, dengan rencana aksi yang disesuaikan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga penanggung jawab program.
Manfaat yang diharapkan bagi pelaku ekraf antara lain kepastian kebijakan, penguatan talenta, serta perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual.
Selain itu, Rindekraf diarahkan untuk memperluas akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.
Dalam revisi terbaru tercantum penambahan empat subsektor yang masuk dalam klaster desain, serta teknologi dan konten digital.
Jumlah subsektor ekraf kini meningkat menjadi 21, dari sebelumnya 17, dengan empat penambahan tersebut termasuk modifikasi otomotif (custom).
Subsektor baru lainnya mencakup teknologi baru seperti AI, blockchain, big data, dan cyber security.
Rindekraf juga memasukkan konten digital, yang meliputi konten kreator, afiliator, dan live commerce.
Tambahan lain adalah subsektor sulih suara atau voice over yang kini diakui dalam klasifikasi ekraf.
Penyusunan Rindekraf dilakukan secara kolaboratif melibatkan 26 kementerian dan lembaga.
Ketua pengarah perumusan berasal dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, sementara Kementerian Ekonomi Kreatif bertindak sebagai pelaksana ketua harian.
Ada pula 20 kementerian/lembaga yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program dalam pelaksanaan rencana ini.
Riefky menyatakan harapannya bahwa arah kebijakan yang dituangkan dalam Rindekraf dapat memperkuat ekosistem ekraf dan menjawab tantangan industri kreatif di masa depan.







