Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras mengeluarkan Surat Teguran kepada salah satu produsen penggilingan padi yang memasok wilayah Salatiga dan Semarang setelah inspeksi ditemukan sejumlah kekurangan administratif dan teknis.
Pemeriksaan dilakukan pada Kamis, 3 September 2026, oleh tim yang terdiri dari Bapanas, Satgas Pangan Polri, Perum BULOG, dan perwakilan pemerintah daerah.
Tim inspeksi menyisir lokasi perdagangan di Pasar Raya Salatiga dan Pasar Blauran serta melakukan penelusuran hingga ke fasilitas penggilingan yang menjadi sumber pasokan.
Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Bapanas, Rinna Syawal, menyatakan pengawasan diarahkan sampai tingkat produsen agar celah ketidaksesuaian di pasar dapat ditindaklanjuti sampai asalnya.
Rinna menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga pada pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan produk beras.
Di pasar, tim menemukan praktik pengecer yang melakukan pengemasan ulang beras menggunakan kemasan bermerek tanpa memenuhi ketentuan perizinan dan pelabelan yang berlaku.
Pihak berwenang menekankan bahwa beras yang dipasarkan dengan merek harus memenuhi persyaratan mutu dan label untuk melindungi konsumen.
Pemeriksaan di produsen mengungkap kekurangan pada aspek perizinan, pelabelan, mutu produk, dan ketidaktelitian dalam mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada kemasan.
Pada level produsen, harga beras premium tercatat sebesar Rp15.200 per kilogram, sementara kapasitas penyimpanan yang dipantau sekitar 300 ton.
Satgas juga menilai pengelolaan stok untuk memastikan tata penyimpanan dan peredaran sesuai regulasi yang berlaku.
Surat Teguran ini menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya pelaku usaha yang sama telah menerima Surat Peringatan pada 5 Agustus 2026.
Aipda Hendri Christian, Banit Satreskrim Polres Salatiga Polda Jawa Tengah, menyatakan bahwa tujuan surat tersebut adalah mendorong perbaikan segera dari pelaku usaha.
Satgas akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan; apabila kewajiban tidak dipenuhi, sanksi administratif akan diberlakukan sesuai peraturan.
Selain itu, Satgas turut mengawasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui toko mitra di Salatiga.
Perum BULOG akan meningkatkan koordinasi dengan toko mitra untuk memastikan ketersediaan beras sesuai harga ketentuan.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk melanjutkan pengawasan rantai pasok beras secara berkelanjutan agar pelaku usaha dapat berkembang dengan tetap mematuhi standar mutu, keamanan pangan, harga, dan ketentuan pelabelan.







