Pengembangan budidaya lobster di Lombok Timur dipandang sebagai peluang untuk memperkuat ketersediaan protein hewani sekaligus mendorong nilai tambah ekonomi lokal.
Pendorong inisiatif tersebut datang dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mendampingi kegiatan parlemen terkait sektor perikanan.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Instalasi Telong-Elong berlangsung pada Kamis, 3 September 2026 di fasilitas BPBL Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas, Rachmad Firdaus, menilai lobster memiliki peluang strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Rachmad menyampaikan hal tersebut dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 5 September 2026.
Ia menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi pangan berbasis kondisi dan sumber daya masing-masing daerah.
Menurut Rachmad, pendekatan berbasis potensi lokal dapat memperluas manfaat ekonomi sekaligus memperkokoh perekonomian nasional.
Pelaku budidaya yang hadir dalam kunjungan mengungkapkan sejumlah kendala teknis dan bisnis yang masih menghambat pengembangan lobster.
Permasalahan yang diidentifikasi meliputi permodalan, ketersediaan benih, suplai pakan, serta kebutuhan sarana keramba.
Selain itu, pembudidaya menghadapi keterbatasan freezer untuk penyimpanan pakan dan menghadapi fluktuasi harga jual lobster di pasar.
Situasi ini menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat ekosistem budidaya dari hulu hingga hilir, termasuk dukungan teknologi dan infrastruktur.
Rachmad menegaskan perlunya dukungan permodalan serta kepastian pasar agar usaha budidaya dapat berkembang berkelanjutan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyatakan akselerasi budidaya lobster harus dilakukan melalui penguatan rantai nilai yang terintegrasi.
Menurut Titiek, penguatan tersebut mencakup benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, KJA, permodalan, kelembagaan, dan akses pasar.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyoroti ketiadaan fasilitas pendukung seperti freezer yang memadai untuk pembudidaya setempat.
Ia juga mencatat kondisi Keramba Jaring Apung (KJA) yang masih sederhana dan membutuhkan peningkatan sarana.
Bapanas memandang upaya ini sejalan dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan.
Lobster diklasifikasikan sebagai komoditas pangan akuatik atau blue food yang potensial mendukung diversifikasi pangan nasional.
Pengembangan yang berhasil dinilai memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pembudidaya, pelaku usaha, serta lembaga pendukung.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi lobster dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.







