Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan (Satgas BMKS) untuk mempersiapkan pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan pembentukan satgas merupakan respons atas amanat Undang-Undang P2SK dan bagian dari langkah kesiapan OJK menjalankan kewenangan baru.
Friderica menegaskan bahwa sesuai ketentuan UU 4/2026, kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis akan diatur dan diawasi mulai 1 Januari 2027, serta akan ada Anggota Dewan Komisioner (ADK) khusus untuk bidang ini.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers terkait hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Juli 2026 yang digelar secara daring pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Satgas BMKS diberi mandat menyusun kebutuhan regulasi, merancang mekanisme pengawasan, dan menyiapkan infrastruktur pendukung sebelum pengawasan resmi dilaksanakan.
OJK menilai pengawasan yang terintegrasi menjadi prasyarat penting untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis.
Dengan pendekatan tersebut, lembaga itu berharap transparansi transaksi dan pengelolaan risiko di sektor ini dapat meningkat.
Selain pembentukan satgas, OJK memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Kerja sama yang dibangun mencakup harmonisasi kebijakan, pertukaran informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di kedua institusi.
OJK menekankan bahwa sinergi antarotoritas semakin penting sejalan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan komoditas strategis, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan terpadu.







