5 Agustus 1945 menjadi hari penting ketika Soekarno mengalihkan perhatian utama perjuangan menuju penguatan kesepakatan internal dan menjalankan upaya diplomasi politik tingkat tinggi.
Perubahan arah ini dilakukan setelah sehari sebelumnya rampung merancang susunan keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Soekarno menegaskan agar bangsa Indonesia tidak terperdaya oleh janji-janji pihak pendudukan Jepang dan menekankan bahwa PPKI harus berfungsi sebagai alat perjuangan sejati milik rakyat Indonesia.
Untuk menjamin tujuan tersebut, Soekarno intensif meyakinkan para pemimpin pergerakan agar seluruh hasil kerja Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) diterima oleh PPKI tanpa membuka kembali perdebatan ideologis yang telah terjadi pada sidang Juli.
Di saat yang sama, Soekarno menjalin komunikasi politik dengan pihak militer Jepang di Jakarta, termasuk Gunseikanbu.
Ia memimpin sejumlah pertemuan tertutup yang melibatkan tokoh-tokoh dari beragam latar belakang kebangsaan dan keagamaan untuk mengamankan komitmen kolektif terhadap keputusan BPUPKI.
Kesadaran Soekarno adalah bahwa transformasi BPUPKI yang bersifat penyelidikan menjadi PPKI yang berfungsi sebagai badan eksekutif berpotensi memicu usaha pembukaan kembali pembahasan konstitusional jika tidak dipastikan pengawasannya.
Oleh karena itu, Soekarno menuntut agar daftar nama wakil dari seluruh Nusantara yang masuk dalam rancangan PPKI disahkan utuh tanpa campur tangan birokrasi militer pendudukan.
Momentum diplomasi pada 5 Agustus dinilai krusial karena tekanan Sekutu terhadap kekuatan Jepang di Pasifik mulai menggerus posisi Tokyo.
Soekarno memanfaatkan kerentanan geopolitik Jepang tersebut untuk memperkuat posisi politik lembaga persiapan kemerdekaan Indonesia.
BPUPKI sendiri dibentuk pada 29 April 1945 oleh pihak Jepang sebagai bagian dari janji pemberian kemerdekaan bagi Indonesia.
Badan ini mengumpulkan 60 orang anggota dari Indonesia dan tujuh orang wakil Jepang sebagai pengawas dalam masa tugasnya.
Tugas utama BPUPKI adalah menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka; setelah tugas itu selesai, badan tersebut dibubarkan dan digantikan oleh PPKI.
Soekarno membentuk PPKI pada 7 Agustus 1945, keputusan yang dipengaruhi oleh situasi militer Jepang yang semakin terdesak.
Pada 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima, dan tiga hari kemudian bom serupa dijatuhkan di Nagasaki; kondisi ini diketahui mempengaruhi langkah-langkah diplomatik dan politik di Indonesia.
Hisaichi Terauchi, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang, akhirnya menyetujui pembentukan PPKI yang diberi mandat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara lebih lanjut.
Ketua lembaga ini adalah Ir. Soekarno dan wakil ketuanya Drs. Mohammad Hatta, sementara Mr. Achmad Soebardjo berperan sebagai penasihat.
Pada 5 Agustus 1945, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Mr. Achmad Soebardjo merampungkan daftar anggota PPKI yang mencakup perwakilan dari Sumatra, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Susunan awal PPKI terdiri dari 21 orang yang ditunjuk melalui mekanisme pembentukan awal oleh pihak Jepang.
Daftar 21 Anggota Awal
Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat
R.P. Soeroso
Prof. Dr. Mr. Soepomo
Kiai Abdoel Wachid Hasjim
Ki Bagus Hadikusumo
Soetardjo Kartohadikoesoemo
Otto Iskandardinata
Abdoel Kadir
Pangeran Soerjohamidjojo
Pangeran Poerbojo
Dr. Mohammad Amir
Mr. Abdul Maghfar
Mr. Teuku Mohammad Hasan
Dr. G.S.S.J. Ratulangi
Andi Pangerang
A.H. Hamidan
I Goesti Ketoet Poedja
Mr. Johannes Latuharhary
Mr. Joehana
Prof. Dr. Mr. Soepomo
A. Baswedan
Selain susunan awal tersebut, PPKI kemudian menambahkan enam tokoh tanpa persetujuan resmi dari pihak Jepang untuk memperkuat keterwakilan nasional.
Tambahan 6 Anggota Tanpa Persetujuan Jepang
Ki Hadjar Dewantara
Sayuti Melik
Kasman Singodimedjo
Iwa Koesoemasoemantri
R. Soedirman
Mr. Izaak Telbe
PPKI menjalankan tugasnya hingga tujuan persiapan kemerdekaan tercapai, lalu badan ini dibubarkan pada 29 Agustus 1945 setelah menyelesaikan mandat pembentukan negara.







