Australia sedang menyiapkan putaran sanksi baru terhadap Israel, namun tidak akan ikut memberlakukan larangan perdagangan barang yang berasal dari permukiman di Tepi Barat seperti yang diumumkan Inggris.
Menteri Luar Negeri Penny Wong menjelaskan pemerintah Canberra memilih pendekatan yang lebih terfokus terhadap permukiman yang dianggap ilegal.
Wong menambahkan bahwa langkah itu juga dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim, dilansir dari The Guardian, Kamis, 10 September 2026.
Sebelumnya, Inggris mengumumkan larangan impor barang dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan, serta pembatasan baru pada lisensi senjata dan beberapa jenis ekspor lainnya.
Inggris juga mengatakan akan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah individu yang terkait dengan aktivitas di Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, menyatakan upaya penguasaan wilayah Tepi Barat oleh pemukim merupakan tindakan ilegal.
Miliband menilai ada bukti pembersihan etnis terhadap warga Palestina di beberapa kawasan Tepi Barat yang dilakukan oleh kelompok pemukim.
Inggris, Prancis, dan Kanada menyatakan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong kemajuan menuju solusi dua negara.
Selain itu, sembilan negara Eropa lain dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah serupa terkait pembatasan perdagangan dengan permukiman di wilayah pendudukan.
Dalam pernyataan bersama, 12 negara menyatakan niat untuk memperkenalkan atau mendukung pembatasan perdagangan barang dengan permukiman yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Negara-negara yang tergabung dalam pernyataan itu adalah Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris.
Wong menyampaikan kekhawatiran Australia terhadap penerapan larangan perdagangan secara menyeluruh karena berpotensi menimbulkan konsekuensi tidak diinginkan bagi perusahaan Australia, warga Palestina, dan warga Israel.
Dia menegaskan Australia tetap berkoordinasi dengan mitra internasional untuk menekan perluasan permukiman ilegal dan menyerukan pencegahan kekerasan dari para pemukim.
Wong juga menilai kebijakan dan tindakan pemerintah Israel telah menutup jalan menuju realisasi solusi dua negara melalui kombinasi kekerasan dan ekspansi permukiman.
Ia menyerukan agar pemerintah Israel menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga Palestina, termasuk penghancuran properti, pengusiran keluarga, penyiksaan, kekerasan seksual, dan pembunuhan.
Australia sebelumnya telah memberlakukan sanksi finansial serta larangan perjalanan terhadap sejumlah warga Israel yang diduga terlibat dalam kekerasan di Tepi Barat.
Sanksi juga dikenakan terhadap dua anggota pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.







