Pemerintah diminta proaktif menyiapkan langkah-langkah penanganan bagi warga yang tinggal di wilayah rawan erupsi gunung api, bukan menunggu bencana terjadi.
Permintaan itu disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 10 September 2026.
Edi menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun melalui perencanaan yang terukur dan berbasis data.
Salah satu prasyaratnya adalah mengetahui dengan jelas jumlah warga dan rumah yang berpotensi terdampak agar respons bisa langsung dijalankan.
Dengan data tersebut, menurut Edi, pemerintah dapat menyiapkan berbagai skenario operasional termasuk jalur dan mekanisme evakuasi.
Persiapan lain yang perlu ditetapkan sejak dini mencakup kapasitas tempat pengungsian, ketersediaan logistik, serta opsi tempat tinggal sementara.
Edi mengingatkan pentingnya memastikan tidak ada putusnya alur penanganan sejak identifikasi ancaman hingga perlindungan bagi masyarakat.
Secara hukum, penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.
Namun ia menyoroti bahwa regulasi harus diikuti oleh kesiapan nyata di lapangan, termasuk pemantauan aktivitas gunung dan penyampaian informasi cepat kepada publik.
Pemetaan kelompok rentan juga disebutnya krusial agar proses evakuasi tidak hanya mengandalkan respons saat kejadian berlangsung.
Selain aspek teknis, Edi menekankan konsistensi penerapan tata ruang agar kawasan yang rawan bencana tidak terus berubah menjadi permukiman.
Koordinasi antar lembaga perlu diperkuat; BMKG, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait harus memiliki pembagian tugas yang jelas dan terintegrasi.
Keterlibatan masyarakat, termasuk relawan dan generasi muda, dianggap sebagai komponen penting untuk membentuk budaya sadar bencana di daerah rawan.
Terakhir, Edi mendorong alokasi anggaran dan kebijakan politik yang lebih besar diarahkan pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, bukan semata penanganan setelah bencana terjadi.







