Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapan mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pernyataan itu disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, saat kegiatan temu media nasional di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis 10 September 2026.
Roberth menegaskan perusahaan akan mengikuti arahan resmi dari pemerintah apabila kebijakan pembatasan sudah ditetapkan.
Menurutnya, implementasi kebijakan akan dilakukan melalui koordinasi antara Pertamina dan lembaga-lembaga terkait.
Adapun pembatasan yang dimaksud mencakup jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar bagi kelompok masyarakat pada desil 9 dan 10.
Hingga saat ini, kata Roberth, Pertamina masih menunggu kebijakan resmi pemerintah mengenai mekanisme pembatasan berdasarkan data desil.
Roberth menilai penggunaan data desil merupakan metode pemerintah untuk memastikan subsidi diberikan kepada pihak yang berhak.
Dia menambahkan bahwa semangat kebijakan tersebut adalah agar distribusi BBM bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan rencana pembatasan penyaluran Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 masih bergantung pada validitas data.
Bahlil menyebut pemerintah tengah memeriksa ketepatan data pembagian desil untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan, yakni penyaluran Pertalite yang lebih tepat sasaran.







