Saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan menyatakan adanya permintaan komisi 44 persen terkait proyek pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp49,9 miliar.
Pernyataan itu disampaikan oleh terdakwa Budi Pranoto saat diperhadapkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saiful Abdi dan Supriadi pada sidang Senin (10/8).
Tim Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin David Simamora mendalami peran Budi sebagai Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa dalam proyek tersebut.
Budi menerangkan bahwa sebelum pekerjaan dimulai, dia didatangi oleh Bahrun Walidin alias Baron yang mengajukan permintaan.
Menurut Budi, Baron meminta agar disediakan 1.000 unit smartboard dan menuntut komisi sebesar 44 persen dari nilai proyek.
Meski mengenal Baron sejak lama, Budi menyebut pesanan yang terealisasi untuk proyek Langkat hanya sebanyak 312 unit, tidak termasuk pengadaan di Dinas Pendidikan Tebing Tinggi.
Dari skema pengadaan itu, Budi memaparkan terdapat aliran dana ke beberapa perusahaan; PT Bismacindo menerima sekitar Rp19 miliar.
Dalam uraian Budi, PT Global Nusantara menerima sekitar Rp12 miliar.
Sementara PT Gunung Mas, yang dipimpin oleh Calvin—putra Budi Pranoto—mencatat pemasukan sekitar Rp13 miliar.
Jaksa mempertanyakan alasan penjualan kembali barang kepada PT Gunung Mas yang masih terkait dengan Budi, alih-alih langsung ke pihak lain atau ke Dinas Pendidikan Langkat.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Budi menyatakan transaksi antarperusahaan itu merupakan kebijakan bisnis yang dimaksudkan untuk meraih keuntungan.
Dia menegaskan, “Mau jual kepada siapa, tidak ada larangan.”
Jaksa juga menyorot bukti transfer dari Fatimah, istri Budi yang menjabat Komisaris PT Bismacindo, kepada Bahrun Walidin sebesar Rp2,8 miliar.
Budi mengungkap hubungan usaha antara PT Bismacindo dan Baron tidak terbatas pada Langkat dan Tebing Tinggi, melainkan juga mencakup kerja sama di Aceh Jaya.
Selain itu, jaksa mendalami dugaan aliran dana sebesar Rp2,5 miliar yang disebut diterima Baron dari PT Bismacindo lalu diserahkan kepada Saiful Abdi selaku Pengguna Anggaran (PA) proyek smartboard.
Terkait penggunaan dana tersebut, Budi mengaku tidak mengetahui rinciannya, tetapi menegaskan bahwa Baron menerima sekitar Rp19 miliar dari proyek smartboard di Sumatera Utara.
Budi sendiri saat ini juga menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Tebing Tinggi yang diduga merugikan negara sekitar Rp8,2 miliar.
Jaksa David Simamora menuntut mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, atas tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan smartboard yang dinilai menyebabkan kerugian negara sebesar Rp29,5 miliar.
Selain Saiful Abdi, jaksa juga menjerat Supriadi selaku PPK dan Kasi Sarana dan Prasarana SD Dinas Pendidikan Langkat serta Budi Pranoto Seputra sebagai Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa.
Ketiganya didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Langkat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp49 miliar lebih.
Perkara ini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Medan, dan para terdakwa diberi hak untuk membantah dakwaan maupun keterangan saksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.







