Said Iqbal menyatakan kesiapannya untuk membantu penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang diajukan oleh DPRK Mimika.
Pernyataan itu disampaikan usai menerima audiensi delegasi Panitia Khusus Mogok Kerja DPRK Mimika di Jakarta, Jumat 26 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa peran stafnya adalah melakukan analisis kebijakan dan menyiapkan rekomendasi; bila perlu, hasil kajian akan disampaikan kepada Presiden untuk memperoleh instruksi khusus penyelesaian kasus.
Ketua Pansus Moker DPRK Mimika, Derek Tonouye, mengungkapkan kunjungan mereka dilatarbelakangi upaya memperjuangkan hak-hak pekerja yang menurutnya belum terselesaikan hampir sembilan tahun.
Derek menyatakan Pansus dibentuk untuk mengawal proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dan memastikan pelaksanaan nota pertama yang menetapkan bahwa aksi mogok ribuan pekerja sah secara hukum telah dijalankan oleh pemerintah.
Ia menekankan tindakan DPRK Mimika lahir dari permintaan masyarakat dan bukan karena kepentingan partai politik atau pihak pemerintah pusat.
Derek memberi batas waktu hingga Agustus 2026 kepada pemerintah pusat dan pihak terkait untuk merespons tuntutan pansus; bila tidak ada penyelesaian sampai masa kerja pansus berakhir, ia berencana memimpin aksi langsung di Kabupaten Mimika.
Permasalahan mogok kerja yang melibatkan karyawan PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi, dan kontraktor bermula pada 2017 dan masih berlanjut hingga kini.
Sebelum menghadap Said Iqbal, delegasi Pansus juga menyampaikan persoalan ini kepada Menteri HAM Natalius Pigai pada Rabu 24 Juni 2026.
Aksi mogok dimulai pada 1 Mei 2017 menyusul kebijakan furlough oleh manajemen PT Freeport Indonesia dan dugaan kriminalisasi terhadap pengurus serikat pekerja.
Akibat peristiwa tersebut terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan pekerja.
Sampai saat ini sekitar 2.406 pekerja mogok kerja PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi, dan kontraktor masih memperjuangkan hak-hak mereka.







