Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edoardus Kaize, S.S., mengkritik keterlibatan TNI dalam pekerjaan yang menurutnya semestinya menjadi sumber penghidupan warga, terutama petani.
Pernyataan itu disampaikan usai kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula Vertenten Sai, Merauke, dikutip Jumat (26/6/2026).
Edoardus menilai kehadiran aparat militer pada sejumlah proyek pertanian menggeser kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, yang menerima upah dari pekerjaan tersebut adalah pihak yang mengambil alih, sementara warga yang biasa bekerja kehilangan peluang memperoleh penghasilan.
Ia juga menekankan bahwa gejolak politik dan kondisi ekonomi di tingkat nasional berimbas langsung pada kehidupan di Papua Selatan.
Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinamika pusat pemerintahan akan memengaruhi kondisi di daerah, ujarnya.
Edoardus menyoroti kenaikan harga barang dan biaya produksi yang menekan daya beli dan pendapatan warga.
Ia memberi contoh; ketika harga pakan ayam petelur melonjak, peternak sulit membeli pakan yang cukup sehingga produksi menurun dan penghasilan berkurang.
Solusi yang dia ajukan adalah mengembalikan pekerjaan sektor pertanian kepada masyarakat dan petani.
Ia menegaskan perlunya TNI fokus pada tugas pokoknya sebagai tentara agar ruang ekonomi bagi rakyat kembali terbuka.
Di sisi lain, Edoardus mendorong masyarakat untuk terus menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah sebagai bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Ia mengingatkan bahwa kritik seharusnya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan sebagai ancaman yang merugikan banyak pihak.







