DELISERDANG, Jenggala – Sebuah vidio nenek Lanjut Usia (Lansia) Ponisah Nasution 68 beredar di Media Sosial (Medsos) meminta perlindungan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang rumahnya dibongkar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang karena tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ponisah Nasution yang berdiri bersama anak, cucunya serta warga tinggal di Jalan Tirtadeli Dusun I Desa Tanjung Garbus Kecamatan Lubukpakam yang rumahnya juga dibongkar Pemkab Deliserdang.
Mereka merasa tidak adil diperlakukan Pemkab Deliserdang dibawah kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan karena rumah yang hanya semi permanen maupun berdinding papan dan tepas diratakan oleh alat berat.
“Bapak Prabowo kami mohon pak, juga Bapak Kapolri, Bapak Sufmi Dasco mohon sekali sebesar-besarnya atas penderitaan kami pembongkaran ini pak. Kemana lah kami pergi pak,” kata Ponisah seperti dilihat Waspada dalam video yang beredar, Rabu (20/5).
“Sudah tiga puluh tahun kami disini pak. Kejamnya Bupati kami pak, tolong pak, masyarakat di rumah ini pak. Kemana lah kami mengadu pak,” tambahnya dan terdengar tangisan cucunya diatas tanah rumah mereka yang sudah rata dengan tanah.
Pasca rumah Ponisah dibongkar Pemkab Deliserdang pada Rabu (6/5/2026) mereka terpaksa menyewa di Perumnas Pemda di Desa Pagar Merbau III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang.
Sebelum pembongkaran Ponisah yang tinggal bersama anak dan cucunya itu menjadikan rumah tersebut berjualan minyak BBM Premium eceran dan dihalamannya juga ditanami berbagai tumbuhan yang hasilnya dapat diperjual belikan untuk bisa menghidupi keluarganya sehari-hari.
“Karena tidak membayar (memiliki) PBG, IMB semua hancur, sama pohon-pohonan cari makanan saya hancur pak,” akunya.
Pada masa kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan dalam catatan Waspada, diduga terjadi tebang pilih dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang menimbulkan rasa ketidakadilan.
Pembongkaran rumah warga di Jalan Tirtadeli Dusun I Desa Tanjung Garbus Kecamatan Lubukpakam dengan alasan penegakan Perda karena tidak memiliki PBG. Namun diduga tindakan yang berbeda dilakukan Pemkab Deliserdang terhadap perumahan elit perumahan Citraland.
Sesuai laporan Tim Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) II DPRD Deliserdang saat sidang Paripurna telah menyampaikan adanya dugaan kebocoran PAD dari 4 tempat perumahan Citraland yang berada di Kabupaten Deliserdang, hingga mencapai miliar rupiah.
Ketua Tim Pansus II DPRD Deliserdang, Dr Misnan Aljawi SH MH, saat penyampaian Laporan Hasil Pansus II pada sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD, Zakky Shahri SH dan Wakil Ketua H. Hamdani Syahputra S.Sos, yang dihadiri Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo pada Rabu (22/4/2026) menyebut salah satu penyebab dugaan kebocoran PAD yakni ditemukan bahwa luas bangunan pada IMB/PBG yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan luas bangunan yang telah dibangun seperti pagar, dan gapura, namun hingga kini belum adanya tindakan dari Pemkab Deliserdang.
Kembali ke Ponisah merasa tidak tahu lagi kepada siapa lagi mengadu, maka diharapkannya dengan menyampaikan rasa ketidakadilan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dapat menemukan jalan agar mendapatkan keadilan tersebut. “Kemana lah kami mengadu. Kejamnya Bupati, tidak ada kemanusiaannya,” ungkapnya.
Hal yang sama juga diungkapkan M Ompusunggu yang meminta perlindungan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Anggota DPR RI Komisi III Hinca Panjaitan. “Sedih perbuatan Bupati kami ini. Kejam,” ungkapnya.
Untuk diketahui sebelumnya sebanyak 5 bangunan atau rumah warga yang tinggal di Jalan Tirtadeli Dusun I Desa Tanjung Garbus Kecamatan Lubukpakam, akhirnya dibongkar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang, Rabu (6/5).
Padahal sebelumnya DPRD Deliserdang telah merekomendasikan agar pihak Pemkab tidak melalukan segala bentuk kegiatan yang mengarah pada tindakan pembongkaran bangunan milik warga.
Dasar pembongkaran itu sesuai surat Satpol-PP Deliserdang yang ditujukan kepada masyarakat, diantaranya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Deliserdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Deliserdang Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam surat itu juga disebutkan dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Deliserdang (Perda), Satpol PP bersama Tim Terpadu Penertiban Kabupaten Deliserdang melaksanakan penertiban/pembongkaran yang tidak memiliki IMB/PBG yang berlokasi di Jalan Tirta Deli Tanjung Garbus, Kecamatan Lubukp Pakam. (wsp/a16/d2)
Jenggala







