Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera menuntaskan masalah status guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Permintaan itu dianggap penting untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru di berbagai wilayah.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu (22/7).
Esti menyatakan bahwa ketidakpastian status guru honorer merupakan keluhan yang terus muncul dalam setiap daerah yang dikunjungi Komisi X.
Menurutnya, masih terdapat guru yang belum berstatus ASN, belum berstatus PPPK penuh waktu, maupun belum tercatat sebagai PPPK paruh waktu.
Data aspirasi yang dikumpulkan di Tebing Tinggi menunjukkan kondisi pendapatan yang memprihatinkan bagi sebagian pengajar.
Banyak guru paruh waktu penghasilannya masih sangat bergantung pada dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Karenanya, karena dana BOSP harus dibagi untuk kebutuhan operasional sekolah lainnya, porsi untuk upah guru menjadi sangat terbatas.
Akibatnya, Esti menyebut rata-rata penghasilan guru paruh waktu hanya berkisar Rp1 juta per bulan.
Kondisi tersebut dianggap ironis mengingat negara sedang menghadapi darurat kekurangan tenaga pendidik di sejumlah daerah.
Komisi X mendesak adanya mekanisme yang membuka peluang bagi guru honorer untuk diangkat menjadi ASN.
Selain itu, Komisi X juga meminta agar guru PPPK paruh waktu diberi kesempatan bertahap untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu demi kepastian karier dan kesejahteraan.
Esti menegaskan perlunya langkah konkret agar tenaga pendidik yang selama ini mengabdi mendapat status dan penghasilan yang layak.







