Sejumlah guru agama di berbagai daerah belum menerima tunjangan sertifikasi hingga pertengahan tahun 2026.
Keterlambatan pencairan ini berlangsung sejak Januari hingga Juli, sehingga tunggakan mencapai tujuh bulan.
Keprihatinan atas kondisi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati.
Ia menyampaikan hal itu saat kunjungan kerja Komisi X di Kantor Wali Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu (22/7).
Esti menjelaskan bahwa keluhan terkait tunggakan tunjangan menjadi aspirasi yang sering disampaikan dalam dialog dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, masalah ini tidak hanya terjadi di Tebing Tinggi tetapi juga dilaporkan dari daerah lain, termasuk Yogyakarta.
Ia menegaskan bahwa tunjangan sertifikasi adalah hak bagi guru yang telah memenuhi syarat dan standar kompetensi profesional.
Keterlambatan pencairan yang berlarut dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan para pendidik.
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran tunjangan.
Esti meminta agar tidak ada lagi hambatan administratif maupun teknis yang menghalangi pencairan hak guru.
Komisi X berencana menindaklanjuti persoalan ini melalui rapat-rapat kerja bersama pemerintah untuk memastikan hak guru segera dipenuhi.
Ia juga mengingatkan pentingnya langkah preventif agar masalah serupa tidak berulang setiap tahun.







