Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sedang dipersiapkan untuk berperan sebagai agen penjual komoditas ekspor.
Kendati demikian, ia menegaskan langkah ini tidak menghapus peran eksportir dalam kegiatan perdagangan internasional.
Saat ini DSI fokus pada integrasi data dan pengawasan terhadap ekspor komoditas strategis sebagai tahap awal pembangunan sistem pengendalian.
Pemerintah berencana melanjutkan fungsi DSI ke tahap berikutnya yaitu sebagai agen penjual tunggal untuk komoditas ekspor.
Pernyataan tersebut disampaikan Rosan usai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Menurut Rosan, meski DSI diperluas fungsinya, transaksi ekspor tetap dapat dilakukan langsung oleh eksportir dan pihak lain yang relevan.
Pembentukan DSI dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik perdagangan yang merugikan negara, khususnya praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya.
Rencananya, setelah implementasi penuh pada 1 September 2026, DSI tidak akan berfungsi sebagai BUMN ekspor tunggal, melainkan memperluas perannya menjadi agen penjual komoditas ekspor.
Sejak 1 Juni 2026 DSI telah mulai mengintegrasikan data dari sejumlah kementerian dan lembaga.
Integrasi tersebut mencakup data dari Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian ESDM.
Dengan penggabungan data ini, pemerintah dapat membandingkan informasi terkait volume ekspor, pembayaran bea keluar, pajak, dan harga penjualan komoditas secara lebih menyeluruh.
Sistem pemantauan yang dibangun mampu menangkap informasi yang sebelumnya tersimpan secara terpisah, sehingga meningkatkan akurasi pengawasan.
Penerapan mekanisme monitoring dan alert system juga telah memperkecil selisih antara harga ekspor yang dilaporkan eksportir dan harga indeks internasional; selisih yang semula rata-rata lebih dari 30 persen kini mendekati harga pasar.







