Komisi X DPR RI meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat posisinya sebagai lembaga rujukan utama untuk kebijakan berbasis bukti.
Permintaan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X, MY Esti Wijayati, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BRIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Esti menegaskan bahwa parlemen membutuhkan rujukan ilmiah yang valid dalam proses penyusunan dan pengesahan kebijakan.
Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan BRIN harus berbasis riset kuat sehingga dapat menjadi acuan utama ketika merancang program dan evaluasi mitra kementerian.
Komisi X juga menekankan agar penyerapan anggaran tidak sekadar memenuhi aspek administratif semata.
Penyerapan APBN harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan inovasi, hilirisasi hasil penelitian, dan kesejahteraan masyarakat luas, kata Esti.
Sebagai langkah pendanaan, Komisi X meminta BRIN mengoptimalkan pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui pemetaan program prioritas yang jelas.
Dengan pemetaan tersebut, diharapkan fasilitasi riset berkelanjutan, termasuk bagi mahasiswa, akan semakin kuat.
Selain itu, langkah ini dianggap penting untuk mempercepat komersialisasi hasil penelitian demi meningkatkan daya saing nasional di pasar internasional.
Esti juga mengingatkan pentingnya menjaga kebebasan akademik di lingkungan riset agar temuan yang dihasilkan tetap transparan dan independen.
Ia menilai kebebasan tersebut memungkinkan munculnya perspektif kritis, termasuk dari kalangan mahasiswa, terhadap kebijakan publik.
Terakhir, Komisi X mendorong BRIN mempertahankan tata kelola keuangan yang akuntabel dan konsisten dalam upaya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pemeriksaan tahun anggaran mendatang.







