Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengungkapkan adanya sejumlah kekurangan dalam proses rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, setelah menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB di Kantor KPU RI, Jakarta, pada Senin 20 Juli 2026.
Bagja menyoroti bahwa sejumlah bahan perbaikan yang seharusnya menjadi koreksi belum tercermin dalam hasil rekapitulasi.
Temuan tersebut berdasarkan laporan pengawasan yang dilakukan jajaran Bawaslu di tingkat provinsi selama proses rekapitulasi berlangsung.
Salah satu temuan penting yaitu tidak dimasukkannya catatan masukan peserta rapat PDPB pada 19 KPU Provinsi.
Bawaslu juga mencatat ketidakseragaman prosedur rekapitulasi perubahan data pemilih antar provinsi, khususnya terkait penggunaan dan penyampaian dokumen formulir rekap.
Ketidakkonsistenan ini terlihat di beberapa daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Tengah.
Dalam beberapa kasus, menurut Bagja, pihak KPU provinsi hanya membacakan hasil rekapitulasi tanpa menyerahkan dokumen pendukung kepada peserta rapat.
Secara rinci, 35 KPU Provinsi membacakan dan menyampaikan formulir model A-Rekap, namun terdapat 1 KPU Provinsi yang membacakan tanpa menyerahkan dokumen tersebut.
Bawaslu menilai perlu adanya penyeragaman tata kelola dan pemenuhan dokumen pendukung dalam rekapitulasi agar hasil PDPB Semester I 2026 dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.







