Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan keputusan soal penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah merupakan kewenangan penyidik.
Menurut Yusril, langkah penahanan bergantung pada penilaian hukum yang dilakukan oleh aparat penyidik, bukan keputusan langsung dari pihak lain.
Yusril menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memberi penekanan lebih kuat pada perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Dengan perubahan itu, kata dia, penyidik tidak otomatis menahan seseorang hanya karena telah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain itu, KUHAP baru membuka peluang bagi tersangka atau penasihat hukumnya untuk menguji keputusan penahanan melalui mekanisme praperadilan.
Dia menjelaskan ada tiga pertimbangan utama yang menjadi dasar keputusan penahanan oleh penyidik.
Pertimbangan tersebut meliputi kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta kemungkinan mengulangi tindak pidana.
Yusril juga membahas perbedaan praktik dengan KUHAP lama, di mana ruang untuk menguji penahanan lewat praperadilan dianggap lebih terbatas sebelumnya.
Sebagai ilustrasi, ia menyinggung kasus mantan seorang bupati yang ditahan dengan alasan dikhawatirkan mengulangi korupsi, dan menyebut alasan itu dapat dipersoalkan bila yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi.
Terkait kasus Febrie Adriansyah, Yusril meminta masyarakat bersabar mengikuti perkembangan proses hukum yang berjalan.
Ia menambahkan keputusan untuk menahan masih menjadi kewenangan penyidik dan dapat berubah seiring berjalannya penyidikan.
Febrie telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, serta proyek batu bara PLTU.
Penanganan perkara tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses lebih lanjut.
Pernyataan Yusril disampaikan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 20 Juli 2026.







