Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan penyelundupan Benih Bening Lobster yang diperkirakan menyebabkan kebocoran ekonomi hingga Rp16 triliun per tahun telah berubah menjadi kejahatan terorganisasi yang mengancam kedaulatan maritim Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Benih Lobster Komisi IV DPR RI di Jakarta, dikutip Jumat (24/7/2026).
Rokhmin, yang pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004, menyoroti ironi kondisi nasional sebagai pemilik sumber benih lobster terbesar di dunia namun tidak menikmati nilai tambah dari sumber daya tersebut.
Ia mengingatkan bahwa arus pengiriman benih ke luar negeri membuat negara lain tumbuh dalam penguasaan teknologi dan industri hilir lobster.
Menurutnya, jaringan penyelundup lintas wilayah dan negara tidak hanya menurunkan penerimaan negara, tetapi juga menghambat usaha hilirisasi dan mengurangi peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Rokhmin menekankan bahwa kehilangan potensi ini menyebabkan lapangan kerja, investasi, devisa ekspor, penerimaan negara, serta penguasaan teknologi budidaya berkembang di luar negeri.
Sebagai langkah kebijakan, ia mengusulkan penerbitan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Lobster Nasional untuk menyatukan pengelolaan industri lobster lintas kementerian dan lembaga.
Ia menegaskan pengelolaan tersebut tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan, melainkan harus selaras dengan agenda hilirisasi nasional melalui koordinasi antarlembaga.
Rokhmin meminta Presiden memimpin operasi nasional pemberantasan penyelundupan Benih Bening Lobster dengan melibatkan KKP, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, Bakamla, serta pemerintah daerah.
Dia menegaskan bahwa upaya penegakan harus membongkar aktor intelektual, jaringan pendanaan, jalur distribusi, dan pihak yang menikmati keuntungan terbesar, bukan sekadar menangkap kurir atau pelaku lapangan.
Selain tindakan hukum, pembangunan industri budidaya lobster nasional yang kompetitif harus dilakukan untuk menutup celah ekonomi tersebut.
Jika kebijakan ekspor tetap diberlakukan, Rokhmin mengusulkan izin ekspor hanya diberikan kepada perusahaan yang telah membangun fasilitas budidaya di dalam negeri, melakukan alih teknologi, menyerap tenaga kerja lokal, bermitra dengan pembudidaya nasional, serta terbukti mampu menghasilkan lobster konsumsi minimal dua siklus panen.
Ia menyimpulkan bahwa tata kelola yang mengutamakan kepentingan nasional akan menghentikan kebocoran ekonomi sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pemain utama industri lobster dunia.







